Dongkrak Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah Diminta Beli Produk Dalam Negeri

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Pandemi Covid-19 membuat pemerintah berada dalam situasi yang membingungkan. Dipaksa menentukan prioritas antara sektor kesehatan atau sektor ekonomi dalam menghadapi dampak penyebaran virus corona.

Meski penanganannya dianggap masih lamban, namun setidaknya Indonesia masih lebih baik dari negara lain yang mengalami beberapa gelombang penularan virus.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi yang ideal dalam mengatasi kegamangan atas pilihan sektor kesehatan atau ekonomi yang harus didahulukan.

"Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti negara lain karena beberapa ada yang mulai lockdown nasional. Indonesia masih PPKM, mudah-mudahan bisa seimbangkan antara kesehatan dan ekonomi," kata Oke dalam acara: Perjanjian Kerja Sama Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan Melalui Pemanfaatan Fasilitas Perhotelan, Jasa Akomodasi, dan Pemberian Layanan Perbankan di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Dari sisi ekonomi, saat ini pemerintah meminta agar tren pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut. Kontraksi selama tahun 2020 hingga awal tahun 2021 ini menjadi tolak ukur pemerintah dalam menentukan kebijakan menghadapi pandemi Covid-19.

Adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi di awal tahun, membuat Presiden menargetkan perekonomian nasional bisa loncat 7 persen pada kuartal kedua tahun ini.

"Perekonomian kita kata Presiden Jokowi ini harus lepas dari masa krisis ekonomi karena di Q1 ini minus tapi masih positif trennya, sehingga target perekonomian Q2 ini 7 persen," kata dia.

Traget Tinggi

Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Jakarta, Rabu (30/9/2020). Kemenkop UKM menyatakan realisasi penyaluran bantuan presiden (Banpres) produktif untuk UMKM senilai 2,4 juta/UKM hingga 21 September 2020 mencapai 5.909.647 usaha mikro atau sekitar 64,50 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Jakarta, Rabu (30/9/2020). Kemenkop UKM menyatakan realisasi penyaluran bantuan presiden (Banpres) produktif untuk UMKM senilai 2,4 juta/UKM hingga 21 September 2020 mencapai 5.909.647 usaha mikro atau sekitar 64,50 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Harus diakui, kata Oke target orang nomor 1 di Indonesia ini sangat tinggi. Menjadi beban yang tidak mudah bagi pemerintah pusat sampai ke daerah. Sebab faktanya serapan belanja pemerintah masih rendah.

"Belanja pemerintahnya ini masih kecil, kalau terus kecil target perekonomian bisa terganggu," kata dia.

Apalagi, tingkat konsumsi rumah tangga juga masih bergerak perlahan. Masih jauh dari harapan. Maka solusi yang harus dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kontribusi konsumsi rumah tangga ke perekonomian nasional ini mencapai 59,4 persen. Maka ini harus kita tingkatkan karena kaitannya dengan perekonomian nasional," kata dia.

Peningkatan konsumsi masyarakat ini harus diarahkan juga untuk membeli produk buatan dalam negeri. Sehingga efek domino yang dihasilkan dari tingginya permintaan produk UMKM bisa lebih optimal.

"Inilah yang harus ditingkatkan, optimalkan konsumsi rumah tangga dengan pembelian produk dalam negeri agar bisa mewarnai perdagangan nasional," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel