Dorong Inovasi Pemda, Kemendagri Siapkan Intensif

·Bacaan 2 menit

VIVA – Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mewajibkan bagi seluruh pemerintah daerah mengisi pelaporan terkait inovasi yang sudah dilakukan.

Pelaporan itu sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang tertulis dalam Pasal 388. Aturan itu mewajibkan provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk melaporkan setiap inovasi yang dilakukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Melaporkan inovasi pemerintah daerah sekarang sudah mudah yakni dengan mengakses https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/.

"Dengan sistem ini pelaporan inovasi menjadi real time, transparan, dan akuntabel. Pemda juga dapat mengaksesnya kapan saja,” kata Kepala Balitbang Kemendagri, Agus Fatoni dalam keterangan persnya, saat berbicara pada Webinar dan Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2021, Kamis, 8 Juli 2021.

Selain diamanatkan UU, lanjut fatoni, kewajiban daerah untuk melaporkan inovasinya juga diatur pada Pasal 20 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daera. PP itu menyatakan, bahwa penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, hasil inovasi yang telah dilaporkan tersebut akan dilakukan penilaian oleh Kemendagri dengan menggunakan variabel, indikator, dan metode pengukuran yang ditetapkan dalam indeks.

Tentu hasil inovasi dari setiap daerah, pemerintah pusat bukan cuma-cuma mengganjarnya dalam setiap ajang penghargaan. Lebih dari itu, insentif diberikan kepada pemerintah daerah yang inovatif.

“Nantinya provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal, daerah perbatasan, Papua dan Papua Barat yang memperoleh predikat sangat inovatif akan diberikan penghargaan Innovative Government Award oleh Mendagri. Selain itu, daerah yang terpilih akan diusulkan mendapat alokasi dana insentif daerah,” jelas Fatoni.

Dirinya pun berpesan dalam pengisian indeks, pemda diminta tidak hanya semata-mata agar mendapatkan penghargaan dan dana insentif daerah. Namun utamanya, adalah agar tercipta budaya kerja yang inovatif dan kreatif di daerah. Karena kemajuan zaman, menuntut pelayanan serba cepat dan selalu berdapatasi dengan perubahan.

Sebab menurutnya, dalam situasi double disruption saat ini dituntun segala sesuatunya yang merujuk pada revolusi industri 4.0, apalagi kini dihadapkan pandemi COVID-19.

Inovasi menjadi penting untuk dilaksanakan. Pemda dituntut mampu beradaptasi melalui cara-cara yang inovatif, demi terciptanya tata kelola pemerintahan lebih baik. Jika pelayanan dan tata kelola pemerintah semakin baik, bakal diiringi kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah itu sendiri.

“Pada tahun ini periode pelaporan inovasi daerah berlangsung dari Juni hingga 13 Agustus 2021. Kami berharap semua pemda dapat segera melaporkannya,” kata Fatoni.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel