DP2KB turunkan 993 tim pendamping data keluarga berisiko stunting

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menurunkan 933 orang tim pendamping keluarga untuk mendata keluarga yang berisiko "stunting" atau balita kerdil.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram Moh Carnoto di Mataram, Kamis mengatakan satu tim pendamping keluarga itu beranggotakan tiga orang terdiri atas bidan, kader PKK, dan kader kesehatan.

"Tim ini kita turunkan untuk mendapatkan data riil keluarga yang masuk kriteria berisiko stunting 'by name by address'," katanya kepada sejumlah wartawan.

Menurut dia salah satu kriteria keluarga berisiko memiliki balita kerdil meliputi, usia ibu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu dekat jarak kelahiran.

Data yang dihasilkan tim pendamping keluarga tersebut akan menjadi database untuk berbagai program intervensi jangka panjang.

Baca juga: NTB optimalkan posyandu keluarga turunkan angka stunting

Baca juga: NTB luncurkan LiLA Keluarga untuk cegah balita wasting

"Kalau sudah ada data, kita bisa melakukan intervensi menyeluruh bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai bidang masing-masing," katanya.

Misalnya, dari dinas kesehatan saat ini sudah melaksanakan program pemberian makanan tambahan bagi balita untuk meningkatkan gizi.

Ke depan, diharapkan ada program preventif lainnya dari OPD-OPD lain untuk menekan terjadinya kasus balita kerdil. Artinya, penanganan dilakukan mulai hulu yakni edukasi remaja terutama remaja putri.

"Bagaimana remaja putri ini bisa mengkonsumsi makanan bergizi, menerapkan pola hidup sehat, sehingga siap menjadi ibu yang kuat dan melahirkan anak-anak sehat," katanya.

Dikatakannya, data kasus balita kerdil di Kota Mataram dari hasil kegiatan penimbangan balita bulan Agustus 2022, tercatat 17,33 persen dari 94 persen data balita yang sudah di input.

Kasus balita kerdil di Kota Mataram sebesar 17,33 persen itu sudah menurun dibandingkan tahun sebelumnya 2021 yang mencapai 24,3 persen.

"Karena itulah, kami akan terus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menekan kasus balita kerdil di kota ini," kata Carnoto

Baca juga: Kemendagri dorong NTB percepat penanganan stunting

Baca juga: Gubernur: NTB berkomitmen turunkan angka stunting