DPO Kasus Penggelapan Pajak BBM Ditangkap Seusai Jalani Sidang di PN Jambi

Merdeka.com - Merdeka.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi mengeksekusi terpidana kasus penggelapan pajak bahan bakar minyak (BMM), Andy Veryanto, Selasa (15/11). Direktur PT Putra Indragiri Sukses itu ditangkap seusai menjalani persidangan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jambi.

Andy Veryanto sudah diputus bersalah dengan putusan berkekuatan hukum tetap pada 17 Maret 2022. Namun, dia tak kunjung memenuhi panggilan untuk dieksekusi, sehingga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) di Kejari Jambi.

Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Fajar Rudi Manurung mengatakan, terdakwa Andy Veryanto sudah 3 kali dipanggil. Namun, panggilan itu tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah.

"Terpidana telah dilakukan pemanggilan 3 kali berturut-turut dan secara patut. Namun Terpidana tidak datang," kata Fajar Rudi di Kantor Kejari Jambi.

Dia memaparkan, Andy Veryanto divonis bersalah menggelapkan pajak sejak Mei hingga Desember 2018, senilai Rp 5 miliar lebih. Dia dinyatakan bersalah sejak pengadilan tingkat pertama hingga di tingkat kasasi.

Berdasarkan putusan kasasi yang dibacakan pada 17 Maret 2022, Andy Veryanto divonis dengan hukuman 1 tahun penjara. Dia juga dibebani denda senilai Rp5 miliar lebih subsider 6 bulan kurungan.

"Terdakwa sudah kita bawa ke Kejaksaan Negeri Jambi dan kita lakukan pemeriksaan kesehatan," imbuh dia.

Kasi Pidsus Kejari Jambi Yayi Dita Nirmala mengatakan, terpidana sudah dilakukan cek kesehatan dan tes antigen.

"Hasilnya negatif, untuk saat ini terpidana akan kita titipan ke Rutan Polsek Telanaipura sementara ini. Besok terpidana akan kita pindahkan ke lapas," jelasnya.

Lapor ke Kejaksaan Agung

Terpisah, penasihat hukum Andy Veryanto, Akurdianto mengatakan pihaknya melakukan perlawanan lantaran eksekusi yang dianggap tidak sesuai.

"Kita tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi tadi, cuma tata cara hukum pidananya tidak seperti itu. Langsung melakukan kekerasan, main ciduk. Makanya kita melakukan perlawanan tadi," katanya di Polsek Telanaipura.

Pihaknya akan mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung terkait hal ini. "Kita akan melakukan upaya keberatan ke Kejaksaan Agung melalui surat resmi. Terhadap proses hukumnya kita akan tetap ikuti dulu,"tegasnya.

Menurut dia, ada beberapa alasan sehingga pihaknya merasa keberatan dengan eksekusi itu."Yang pertama karena prosesnya masih dalam pelaksanaan PK. Yang kedua ada putusan dari Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Tinggi Jambi dan Mahkamah Agung, tidak ada putusan perintah ditahan," tutupnya.

Reporter: Hidayat. [yan]