DPR akan Tanya Kapolri soal Ferdy Sambo Ungkap Dugaan Tambang Ilegal di Kaltim

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan pernyataan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo soal tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ferdy Sambo pernah mengungkapkan telah menandatangani surat laporan hasil penyelidikan Propam Mabes Polri. Keterangan Sambo tersebut akan ditanyakan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Kita tunggu saja nanti kalau rapat dengan Kapolri. Hal-hal tersebut ya kita bisa pertanyakan," kata Adies kepada wartawan, Kamis (24/11).

Adies juga menilai, Kapolri akan bertindak tegas terkait kasus ini. "Pak Kapolri juga urusan-urusan ini sudah tegas ya dan kemarin juga sudah menyeluruh memproses orang-orang kemarin yang sempat viral-viral dan lain-lain itu kan. Kami Komisi III melihat Pak Kapolri sudah tegas dan baik dalam bertindak," jelas Adies.

Sebelumnya, Ferdy Sambo membenarkan pernah menandatangani surat laporan hasil penyelidikan Propam Mabes Polri tentang tambang ilegal yang menyangkut soal pengakuan Aiptu Ismail Bolong hingga dugaan keterlibatan pejabat Polri.

Surat yang dimaksud adalah laporan hasil penyelidikan atas dugaan adanya setoran tambang ilegal ke petinggi Polri yang ditangani Ferdy Sambo saat masih menjabat Kadiv Propam Polri pada 7 April 2022 lalu. Petinggi yang dimaksud adalah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

"Kan ada suratnya. Ya sudah benar itu suratnya," ujar Ferdy Sambo saat di sela jeda sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Sambo hanya membenarkan jika surat tersebut pernah dia taken, tanpa menjelaskan lebih lanjut perihal kelanjutan atas tindak lanjut surat tersebut. Dia pun meminta agar pertanyaan itu ditanyakan ke pejabat yang berwenang.

"Tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada," ucap Ferdy Sambo.

Adapun konfirmasi ini merujuk dengan beredarnya surat laporan hasil penyelidikan Propam Mabes Polri nomor R/1253/IV/WAS/2.4./2022/ Divpropam tertanggal 7 April 2022. Laporan itu merupakan hasil penyelidikan dilakukan berdasarkan Nomor:R/LI-5/I/2022 /Ropaminal tanggal 24 Januari 2022.

Pada dokumen poin h, tertulis Aiptu Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit V Dittipidter sebanyak 3 kali, yaitu bulan Oktober, November dan Desember 2021 sebesar Rp3 miliar setiap bulan untuk dibagikan di Dittipidter Bareskrim.

Selain itu, juga memberikan uang koordinasi kepada Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim Polri secara langsung di ruang kerja Kabareskrim dalam bentuk USD sebanyak 3 kali, yaitu Oktober, November dan Desember 2021, sebesar Rp2 miliar.

Dengan kesimpulan laporan hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur, terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan (IUP).

Namun belakangan, keterangan itu sempat diklarifikasi Ismail lewat potongan video. Jika dia menyebut adanya sosok Mantan Karopaminal Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan yang menekan dan mengancam untuk memberikan keterangan sebagaimana pengakuan video pertama.

"Untuk memberikan testimoni kepada Kabareskrim dengan penuh tekanan dari Pak Hendra, Brigjen Hendra, pada saat itu saya berkomunikasi melalui HP anggota Paminal dengan mengancam akan dibawa ke Jakarta kalau enggak melakukan testimoni,"kata Ismail dalam video tersebut.

[ray]