DPR Bahas Pemekaran Kepulauan Taliabu

INILAH.COM, Jakarta - Komisi II DPR membahas verifikasi data rencana pemekaran Kepulauan Taliabu menjadi daerah otonom baru di Provinsi Maluku Utara dengan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus, anggota DPRD setempat, dan Dirjen PUOD Kementerian Dalam Negeri.  

Rapat pembahasan dipimpin Ketua DPR Marzukie Alie. Menurut Bupati Hidayat, pembahasan berjalan cukup lancar, data hasil observasi Kemendagri dianggap cukup layak. Data yang belum cukup, diberikan kesempatan untuk dilengkapi hingga 14 Desember 2012.

"Semoga semuanya bisa berjalan lancar, dan data-data yang dibutuhkan bisa dipenuhi," ujar Bupati Hidayat kepada INILAH.COM, Rabu (5/12/2012).

Saat pembahasan tersebut, masyarakat Taliabu menggelar aksi damai di luar Gedung DPR RI. Massa menuntut agar Taliabu segera mendapat persetujuan dari Komisi II DPR RI. Masyarakat Taliabu berjanji akan kembali menggelar aksinya pada 14 Desember.

Taliabu merupakan daerah yang paling terakhir dikunjungi tim obervasi Kemedagri pada 28 November lalu. Taliabu masuk dalam pembahasan tahap ke II oleh Komisi II DPR bersama Kemendagri.

Kelima daerah otonom baru yang disetujui dalam paripurna itu adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. [yeh]

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.