DPR Desak Mendagri Batalkan Caretaker Bupati Puncak

Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI mempertanyakan pengangkatan caretaker Bupati Kabupaten Puncak, Papua, James Willian Maniagasi, karena hal tersebut telah menabrak aturan konstitusi dan Mendagri harus membatalkannya.

Menurut anggota Komisi II DPR RI Abdul Malik Haramin, di Jakarta, Senin, pengangkatan James W Maniagasi sebagai caretaker Bupati Puncak itu bermasalah karena yang bersangkutan sudah pensiun, sementara perundang-undangan yang ada mensyaratkan yang bisa diangkat adalah pejabat karir aktif


Oleh karena itu, ia mendesak Mendagri Gamawan Fauzi agar segera menyelesaikan masalah ini dengan cepat, karena telah muncul kekhawatiran adanya instabilitas kondisi keamanan setempat. Dia mengingatkan agar dalam menyelesaikan konflik di Kabupaten Puncak, Kemendagri tidak boleh menyimpang dari aturan konstitusi yang berlaku dan harus pula memperhatikan kondisi psikologis dan politik masyarakat Papua.

Soal adanya kecurigaan pihak Ditjen Otonomi Daerah (Otda) sengaja memperlambat penanganan sengketa disana, ia menegaskan, hal itu harus diusut kebenarannya oleh Mendagri.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan Mendagri terkait pengangkatan James W Maniagasi ini. "Kalau memang ada ketidakberesan, kami minta diselesaikan dengan benar," tuturnya.

Secara terpisah, Direktur Presiden Watch, Abubakar Refra mengungkapkan, pengajuan pengangkatan James W Maniagasi sebelumnya telah ditolak pihak Ditjen Otda Kemendagri karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pejabat caretaker. "Namun, entah dengan alasan apa, pejabat Gubernur Papua tetap saja mengangkatnya," ujarnya.

Ia juga mencurigai adanya permainan yang dilakukan oknum di Pemprov Papua yang bekerjasama dengan oknum di Ditjen Otda.

Ketidaksetujuan pengangkatan James W Maniagasi juga disuarakan Forum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Peduli Kabupaten Puncak, Papua, melalui koordinatornya, Zakeus Wakerwa. "Kami yang mewakili 500 PNS dan tokoh-tokoh masyarakat di 13 distrik yang ada di Puncak Papua menolak pengangkatan pejabat caretaker Bupati Puncak karena proses yang inskonstitusional dan melukai hati rakyat setempat," ujar Zakeus.

Dikemukakannya bahwa sejak dilantik, James W Maniagasi tidak berani datang karena masyarakat setempat melakukan blokade di semua pintu masuk Kabupaten Puncak. Hal itu dikarenakan selain faktor sudah mencapai usia pensiun, pejabat Gubernur Papua melakukan pengangkatan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah Puncak Jaya.

"Pengangkatan James Willem menabrak pasal 3 dan 4 PP No. 32/1979. Pasal 4 ayat 1 menegaskan, batas usia pensiun sebagaimana yang dimaksud pasal 3 dapat diperpanjang lagi bagi PNS yang memangku jabatan tertentu. Faktanya, James selain tidak lagi menduduki jabatan eselon dua, dia juga memasuki usia pensiun," tukasnya.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.