DPR Diminta Segera Putuskan PMN Garuda Indonesia Sebelum Masa Reses

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Komisi XI DPR RI segera memutuskan kepastian penyertaan modal negara (PMN) Rp 7,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebelum DPR RI masuk masa reses. Ini untuk mendorong proses penyehatan maskapai tersebut, di mana telah melalui proses kesepakatan homologasi serta rencana melakukan right issue.

Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk restorasi pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia, serta juga untuk tambahan modal kerja maskapai. Penyuntikan dananya akan melalui skema Right Issue Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

"kita harap, kan DPR akan reses ini bisa diputuskan sebelum reses, sehingga Garuda bisa melakukan optimaslisi dari tahap-tahap penyehatan ini. Baik dari sisi restrukturisasi kreditor maupun PMN yang akan kita masukkan dan right issue yang akan disampaikan," kata dia dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Kamis (22/9).

Pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pemegang saham lainnya, termasuk dengan kreditor yang akan dikonversi sahamnya mejadi ekuitas. Sehingga porsi shareholder nantinya akan berubah dengan tujuan memberikan dampak yang lebih baik ke Garuda Indonesia.

"Jadi betul untuk Garuda kita sangat urgent untuk bisa (segera dicairkan PMN), kalau PMN yang lain dalam bentuk BMN (barang milik negara/non tunai) barangkali bisa diekonomiskan dari sisi waktunya dari komisi XI. Tapi kalau Garuda tentu kalau butuh pendalaman dari Komisi XI kalau mungkin bapak," paparnya.

Dari rapat tersebut, baik Komisi XI maupun Menkeu Sri Mulyani kembali akan membahan detail mengenai PMN bagi Garuda Indonesia pada Senin 26 September 2022, pekan depan. Selain membahas mengenai PMN untuk Garuda Indonesia, Menkeu Sri Mulyani juga membahas PMN untuk BUMN lain. Baik PMN tunai maupun non tunai untuk periode tahun 2022.

Hutama Karya diusulkan untuk mendapat tambahan PMN 2022 sebesar Rp 7,5 triliun untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Sebelumnya, Hutama Karya telah disetujui mendapat PMN 2022 sebesar Rp 23,85 triliun.

Kemudian, PMN tunai untuk Bank Tanah sebesar Rp 500 miliar. Ini digunakan untuk memperoleh tanah seluas 14.086 hektare dan pengembangan tanah seluas 445,5 hektare, dan modal kerja untuk bank tanah.

Ada pula PMN Non Tunai untuk beberapa BUMN. Diantaranya, Bio Farma, AirNav Indonesia, Hutama Karya, Perum PPD, Varuna Tirta Prakasya, ASDP Indonesia Ferry, Pertamina, dan Sejahtera Eka Graha.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com [azz]