DPR Diminta Tak Lanjutkan Pembahasan RUU KPK

Semarang (ANTARA) - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mengemukakan hal itu kepada ANTARA di Semarang, Selasa petang, ketika menanggapi pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Senin (8/10) malam.

Sebelumnya, Presiden menyatakan setuju revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi--lebih populer RUU KPK--sepanjang untuk memperkuat dan tidak untuk memperlemah KPK.

Akan tetapi, SBY menyatakan bahwa saat ini kurang tepat untuk melakukan revisi UU tersebut. "Lebih baik sekarang ini kita tingkatkan sinergi dan intensitas semua upaya pemberantasan korupsi," kata Kepala Negara.

Ronald Rofiandri mengatakan bahwa Koalisi Penegak Citra Parlemen pada 30 September 2012 mendesak DPR untuk tidak melanjutkan (persiapan) penyusunan RUU KPK bersama Pemerintah, kemudian mengeluarkannya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010--2014.

Menyinggung Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada hari ini (9/10) memutuskan untuk melanjutkan pembahasan revisi UU KPK. Dan, keputusan ini diambil setelah Komisi III (Bidang Hukum dan Perundang-undangan) sebagai pengusul menyerahkan kewenangan revisi ke Baleg, Ronald menegaskan, "Hal itu juga berlaku terhadap proses terkini yang sedang berlangsung di Badan Legislasi (Baleg)."


Ronald menjelaskan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD-3), Peraturan DPR RI No. 1/2009 tentang Tata Tertib, ataupun Peraturan DPR tentang Tata Cara Penarikan UU (yang disahkan pada Rapat Paripurna 11 September 2012) tidak mengatur secara eksplisit kemungkinan penarikan sebuah RUU dari Prolegnas.

Kendati demikian, lanjut dia, tidak berarti satu RUU atau bahkan lebih, tidak bisa dikeluarkan dari perencanaan legislasi.

Desain perencanaan legislasi nasional melalui Prolegnas, menurut dia, sesungguhnya bersifat fleksibel, yakni mulai dari bongkar pasang atau pertukaran antarsatu RUU dengan RUU lainnya (untuk dijadikan sebagai prioritas) hingga tidak tuntasnya suatu RUU dibahas meskipun sudah masuk dalam prioritas tahunan.

"Kalaupun DPR tetap mengusulkan RUU KPK dan kemudian mengajukannya kepada Presiden, maka Presiden seharusnya tidak mengeluarkan atau menerbitkan Surat Presiden (Surpres)--dahulu bernama Amanat Presiden (Ampres)--sebagai syarat formal dimulainya pembahasan suatu RUU bersama DPR," katanya.

Dengan kata lain, lanjut dia, hal itu merupakan hak veto Presiden terhadap RUU yang diusulkan dan diajukan oleh DPR.

Argumentasi lainnya adalah Pasal 20 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa jika suatu RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama (oleh DPR dan Pemerintah), RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

"Di sini dapat dimaknai bahwa pada level `persetujuan bersama` saja sangat dimungkinkan adanya fleksibilitas (dalam artian ada satu pihak yang tidak setuju), apalagi baru di tingkat perencanaan legislasi (melalui Prolegnas)," katanya.

Dengan demikian, khususnya bagi DPR, kata dia, sangat beralasan untuk menghentikan penyusunan RUU KPK, kemudian mengeluarkannya dari Prolegnas.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.