DPR dukung lelang jabatan ala Jokowi

MERDEKA.COM. Komisi II DPR menilai lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang dicanangkan Gubernur Joko Widodo patut di apresiasi. Sebab, program itu dapat menghindari praktik KKN.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengatakan, dengan sistem lelang jabatan, segala sesuatu berkaitan dengan jabatan di tingkat provinsi, khususnya DKI Jakarta menjadi transparan.

"Ya justru itu, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terjadi karena tidak ada transparansi. Dengan adanya transparansi, kita tahu siapa mengisi jabatan, semua orang terbuka haknya dengan syarat-syarat tertentu," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/4).

Kendati demikian, Agun menyarankan agar panitia pelaksana lelang jabatan tersebut diisi oleh orang-orang independen. Tujuanya agar tidak terjadi kecurangan dalam proses lelang.

"Mau tidak mau, penanganan itu pun kalau sampai hari ini belum diatur oleh UU (tentang) lelang jabatan itu di Pemda DKI, paling tidak BKD (Badan Kepegawaian Daerah), yang menangani hari ini, tidak boleh BKD semata, harus ada unsur dari luar," tegasnya.

Adapun kriteria orang independen, menurut politisi Golkar ini, adalah para pakar di bidang sumber daya manusia (SDM), di bidang aparatur dan di bidang kompetensi jabatan yang dilelang.

Guna mengoptimalisasikan hasil pemimpin berkualitas, Agun meminta panitia menerapkan persyaratan komprehensif.

"Jadi, terukur lah segalanya. Syarat umur juga harus diukur karena menyangkut kematangan. Kematangan itu diukur melalui di antaranya track record (rekam jejak) pengalaman. Pendidikan otomatis. Jadi, artinya saya meminta persyaratan-persyaratan itu," harapnya.

Agun mengimbuhkan, "tanpa adanya peraturan, nanti yang ada pertarungan antara si bodoh dan si pintar."

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana membuka pelelangan jabatan. Sebagai uji coba, lelang jabatan akan disasar untuk jabatan lurah dan camat, lalu menyasar sampai level wali kota. Untuk camat dan lurah yang sedang menjabat pun diwajibkan untuk mendaftar.

Pendaftaran sendiri dibuka secara online mulai 8-22 April 2013 melalui website resmi yang ditetapkan oleh tim seleksi dan tidak dikenai biaya dalam bentuk apa pun.

Topik pilihan:
Pemerkosaan | Polisi Teladan | Polisi Kriminal | KPK | Eyang Subur 

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.