DPR Dukung Polres Tolak Eksekusi Kampus Trisakti

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari mendukung langkah Polres Jakarta Barat yang menolak rencana eksekusi. Universitas Trisakti, yang sedianya dilaksanakan Pengadilan Negeri (PN) Jakbar pada 28 Mei lalu.

Menurut Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Kamis, keputusan MA yang menjadi dasar bagi rencana eksekusi kampus Trisakti adalah "non-executable".

Putusan hukum non-executable itu berarti menurut hukum benar, namun bisa diabaikan karena berpotensi mendatangkan hiruk-pikuk apabila dipaksanakan pelaksanaan eksekusinya.

"Putusan semacam itu juga bisa diabaikan karena mungkin bisa menghilangkan HAM orang lain yang terkait kasus itu. Jadi itu bisa diabaikan," kata Eva.

Sebelumnya, rencana eksekusi Universitas Trisakti pada Senin (28/5) dibatalkan oleh Juru Sita PN Jakarta Barat, Anshori Thoyib, menyusul rekomendasi Kapolres Jakarta Barat Komisaris Besar Suntana.

Panitera diminta Kepolisian untuk tidak melanjutkan pembacaan surat eksekusi tersebut karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan dilaksanakan eksekusi.

Saat itu Suntana menegaskan, rekomendasi itu bukan berarti polisi tidak mendukung PN Jakarta Barat untuk melaksanakan putusan MA.

Pada prinsipnya Polri tetap mendukung penegakan hukum, namun saat itu kondisinya sangat tidak kondusif karena menjelang eksekusi, ribuan civitas akademika Universitas Trisakti berkumpul di Universitas Trisakti untuk menolak rencana eksekusi itu.

Situasi semakin mencekam saat aparat Polres Jakbar, PN Jakarta Barat dan Yayasan Trisakti berusaha mendekati kampus Trisakti. Ruas Jalan S Parman, Jakarta Barat, pun ditutup karena massa berkumpul di depan Universitas Trisakti.

Dalam konteks kasus Trisakti, kata Eva, putusan MA memang aneh dan setelah diperiksa oleh tim independen, memiliki cacat hukum yang besar.

Selain itu, ia menambahkan, putusan juga bertentangan dengan aspirasi banyak masyarakat yang dirugikan yang berujung pada turunnya massa mahasiswa dan karyawan Trisakti ke jalan menolak eksekusi itu.

"Jadi keputusan polisi itu bisa dimengerti. Mereka menolak eksekusi itu memang dimungkinkan karena bisa ada dampak yang lebih luas," tutur Eva.

Pada kesempatan itu, Eva juga meminta agar pihak-pihak terkait masalah itu mau duduk bersama menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar hukum menjadi alternatif solusi yang bisa membawa perubahan positif atas kasus tersebut.

Selain itu, Eva juga mendukung bila pemerintah mengintervensi sengketa dengan menindaklanjuti usulan agar Universitas Trisakti dijadikan sebagai universitas negeri.

"Artinya solusinya bukan solusi hukum. Supaya tak terus menerus konflik, hentikan pertikaian, akomodasi usulan Trisakti sebagai universitas negeri. Tapi baiknya pihak terkait dilibatkan supaya semua legowo," katanya.

Sementara itu Advendi Simangunsong, Ketua Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti, juga menyatakan apresiasinya pada Pihak Kepolisian yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika kemarin Kepolisian tidak menarik pasukannya, karena suasana di sana sudah sangat panas. Untunglah Kombes Suntana bertindak cepat dengan menarik pasukannya mundur," ujarnya.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.