DPR: Kebijakan transisi energi bukan pilihan namun sudah keharusan

·Bacaan 2 menit

Kebijakan untuk melakukan transisi energi menuju kepada optimalisasi penggunaan energi baru dan terbarukan pada saat ini sudah dinilai bukan lagi merupakan pilihan, tetapi merupakan suatu keharusan yang mesti dilaksanakan setiap negara.

"Transisi energi bukan sebuah pilihan, namun sebuah keharusan," kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, transisi merupakan suatu keharusan bila Indonesia ingin mewujudkan upaya untuk menuju net zero emission atau nol emisi karbon.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah Republik Inodnesia telah menandatangani Perjanjian Paris dan meratifikasinya.

Baca juga: Percepat transisi energi RI, pemerintah cetuskan program FIRE

"Indonesia kaya akan sumber daya gas alam yang dapat dimanfaatkan dalam transisi energi. Gas yang notabene merupakan bahan bakar fosil memiliki karakter energi bersih dan rendah emisi. Dan tercatat ada sekitar 43 triliun cubic feet cadangan," kata Sugeng.

Ia mengemukakan, saat ini penyediaan listrik nasional mayoritas ditopang oleh batu baru, sementara Indonesia memiliki cadangan batu bara mencapai 38 miliar ton sehingga diperlukan upaya agar pemanfaatan batu bara selaras dengan semangat energi bersih.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah Indonesia mencetuskan Program Friend of Indonesia-Renewable Energy (FIRE) sebagai platform yang akan mengoordinasikan dukungan internasional untuk mempercepat proses transisi energi di Indonesia.

Baca juga: ADB dan Indonesia bermitra siapkan mekanisme transisi energi

Kemitraan ini diharapkan mampu memenuhi komitmen Indonesia dalam mereduksi emisi gas rumah kaca sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030 sebesar 29 persen dari Bussiness As Usual (BAU) dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.

"FIRE ini merupakan platform baru mengoordinasikan dukungan internasional dalam mengakselerasi proses transisi energi di Indonesia," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat dialog transisi energi pada gelaran COP ke-26 di Paviliun Indonesia, Glasgow, Kamis waktu setempat.

Menteri ESDM Arifin mengatakan keberadaan Program FIRE tetap mempertimbangkan kondisi Indonesia dalam upaya mempercepat penghentian pengoperasian pembangkit listrik berbasis batu bara serta membuka jalan bagi Indonesia untuk pencapaian target EBT.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury menyebut banyak upaya untuk mempercepat transisi energi, salah satunya melalui pendanaan investasi yang ramah lingkungan.

Dalam acara Impact Investing Forum featuring Indonesia Impact Fund Kadin yang digelar di sela COP26 yang ditayangkan secara daring, Senin (1/11) malam, Pahala pun mendorong lembaga keuangan global untuk bisa ikut berkolaborasi untuk bisa membantu Indonesia melakukan transisi energi sebagaimana target pada tahun 2030.

"Tantangannya besar, hanya mungkin bisa dilakukan jika berbagai institusi bekerja sama, termasuk lembaga keuangan. Kita butuh mekanisme, dalam hal ini kita bisa mendapatkan bantuan pendanaan apa pun," katanya.

Pahala menyebut PLN pun akan menandatangani bantuan pendanaan dari Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk mendukung transisi energi.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel