DPR Kecam Usulan Menhut untuk Alih Fungsikan Hutan Jadi Food Estate

Mohammad Arief Hidayat, Adi Suparman (Bandung)
·Bacaan 2 menit

VIVA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengkritik kebijakan pemerintah yang akan menjadikan hutan sebagai kawasan food estate dengan alasan menjaga ketahanan pangan dalam negeri.

“Menteri Kehutanan ngomongin food estate. Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa diubah jadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan tuh satu dalam pikirannya: mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Enggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain biar urusan Menteri Pertanian,” ujar Dedi dalam keterangan persnya, Jumat, 9 April 2021.

Menurut Dedi, jika gagasan memanfaatkan hutan sebagai food estate itu makin membudaya, Indonesia akan kehilangan hutan karena telah diubah menjadi lahan pertanian, dan kelak akan menyebabkan bencana alam.

“Bandung selatan hancur, Garut selatan hancur, Bandung utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi. Kehancuran ini mau kita lemparkan ke Kalimantan, kita lebarkan ke Sumatera? Enggak cukup penderitaan yang dialami orang Jawa?” katanya.

Dedi berharap, pemerintah sadar dengan kondisi alam yang saat ini dihadapkan bencana. Visi melestarikan hutan sebagaimana adanya harus dipertahankan siapa pun presiden dan menterinya.

Dedi khawatir kehidupan di Indonesia tidak akan nyaman lagi jika makin banyak hutan yang telah beralih fungsi. Sebab hutan telah mengalami alih fungsi yang semuanya bermuara pada peningkatan ekonomi.

"Semua pasti berpikir ekonomi berubah jadi perumahan, perkantoran, industri. Pada akhirnya nanti yang mahal di Indonesia itu adalah harga oksigen, yang mahal itu adalah hidup tenang, yang mahal itu adalah lingkungan yang tertata, yang mahal adalah air bersih, yang mahal itu adalah hidup yang sehat pada lingkungannya memiliki basic konservasi,” ujarnya.

Salah satu solusinya, kata Dedi, pemerintah membuat program agar pelajar tetap produktif di tengah sekolah secara daring. Pemerintah bisa memberdayakan pelajar untuk melakukan pembelajaran berbasis produktif daripada sekadar belajar secara daring.

“Intervensi oleh Kementerian Pertanian suruh anak-anak sekolah menanam padi, suruh anak-anak beternak. Itu bisa. Hari ini anak-anak kita nganggur hampir setahun, ngabisin pulsa. Bilangnya kuota dikasih faktanya tidak sampai. Ini yang terjadi kita berkutat pada program kita masing-masing. Semuanya hanya di Jakarta agar dipuji di Jakarta. Riil rakyat tidak diurus,” katanya.