DPR AS loloskan RUU status negara bagian untuk Washington DC

Washington (AFP) - Para anggota parlemen DPR Amerika Serikat membuat sejarah Jumat dengan memilih Washington menjadi negara bagian ke-51 negara tersebut, namun langkah yang bakal menjadi dorongan untuk hak pilih setara bagi penduduk ibukota AS ini bakal gagal di Senat.

Sorak sorai kecil terlontar ketika legislasi itu lolos sesuai dengan garis partai ketika semua kecuali seorang legislator Demokrat mendukung legislasi ini, sebaliknya semua legislator dari Partai Republik menentangnya.

"Selama lebih dari dua abad, penduduk Washington DC ditolak hak penuh mereka untuk berpartisipasi penuh dalam demokrasi kita" meskipun membayar pajak, berdinas di militer dan menjalankan usaha, kata Ketua DPR Nancy Pelosi sebelum pemungutan suara itu.

"Hari ini, kita akan membawa bangsa kita lebih dekat lagi kepada cita-cita pendiri bangsa bahwa semua diciptakan sama dan semua berhak bersuara dalam demokrasi kita."

Lebih dari 705.000 penduduk Amerika tinggal di District of Columbia yang merupakan basis kubu Demokrat dengan jumlah penduduk lebih dari jumlah penduduk negara bagian Wyoming dan Vermont, dan sama banyaknya dengan dua negara bagian lainnya.

Para anggota parlemen dari Partai Demokrat menyebut rancangan undang-undang negara bagian DC ini sebagai obat kadaluarsa untuk pencabutan hak yang dilanggengkan sejak Kongres menjadikan Washington ibukota permanen negara itu pada 1790, dan masalah hak-hak sipil yang sudah berlangsung lama untuk sebuah kota yang hampir 50 persen penduduknya kulit hitam.

Pemungutan suara untuk status negara bagian ini adalah yang pertama di Kongres sejak 1993. RUU semacam itu yang disebut dengan HR-51 tak pernah diloloskan oleh DPR atau Senat.

"Kongres mempunyai dua pilihan: yakni terus menjalankan otoritas otokratis yang tidak demokratis terhadap" Washington, "atau Kongres memenuhi janji dan cita-cita bangsa ini dan meloloskan HR51," kata delegasi DPR dari Washington, Eleanor Holmes Norton, yang tak memiliki hak suara di persidangan parlemen dan oleh karena itu tidak bisa memberikan suara untuk legislasi negara bagian DC.

Di bawah proposal Demokrat, kata Norton, sebuah distrik federal kecil akan tetap berlaku, meliputi gedung-gedung pemerintah, Kongres, monumen, area National Mall dan Gedung Putih.

Partai Republik yang menentang langkah itu dengan menyebut legislasi ini bertentangan dengan niat para perumus Konstitusi AS yang berusaha menciptakan distrik federal yang unik yang tidak dipengaruhi oleh negara bagian mana pun.

"Washington DC ditetapkan sebagai pusat pemerintahan, bukan sebagai bagian dari federasi negara bagian-negara bagian yang diberikan konstitusi kepada kita," kata Jody Hice dari Partai Republik.

Para pejabat Washington telah lama berkutat pada peran Kongres dalam urusan ibukota karena Konstitusi AS memberikan Kongres hak untuk melakukan kontrol atas segala urusan kota ini "dalam semua kasus apa pun."

Maryland dan Virginia menyerahkan tanah pada 1780-an untuk penciptaan ibu kota federal di sepanjang Sungai Potomac.

Tetapi tidak seperti warga Amerika lainnya, penduduk Washington tidak memiliki suara perwakilan di Kongres, yang membuat kota itu untuk mencetak seruan perang era kolonial yang terkenal, "Pajak tanpa perwakilan," di plat nomor kendaraannya.

Sebagai contoh intervensi federal yang tak disukai, Presiden Trump bulan ini mengirim pasukan federal untuk membersihkan para pengunjuk rasa di dekat Gedung Putih tanpa berkoordinasi dengan Walikota Washington Muriel Bowser.

Calon negara bagian baru ini akan disebut dengan Washington, Douglass Commonwealth, mengambil nama presiden pertama negara itu George Washington dan nama abolisionis kulit hitam terkemuka Frederick Douglass.

Gerakan ini didukung sejumlah tokoh terkenal. "DC harus menjadi negara bagian. Loloskan" cuit tokoh Demokrat Joe Biden, yang menantang Donald Trump dalam pemilihan presiden November mendatang.

Tetapi anggota DPR dari Partai Republik, Mo Brooks, menyamakan upaya status negara bagian kepada Washington DC itu dengan perebutan kekuasaan oleh Demokrat yang berusaha mendapatkan "dua senator sayap kiri yang lebih terjamin."

Partai Republik menawarkan konsep yang dikenal sebagai "retrosesi" di mana Washington akan mengembalikan tanah tempat tinggal penduduknya ke Maryland, yang memungkinkan penduduk kota itu memilih senator dan memiliki suara di Kongres.

Status negara-bagian untuk Washington DC ini sangat mustahil berhasil untuk saat ini. Trump menentang dan Partai Republik yang menguasai Senat menyatakan mereka tidak berniat membawa legislasi ini ke pemungutan suara.

Terakhir kali negara itu diperluas adalah 1959 ketika Alaska diakui sebagai negara bagian ke-49 pada 3 Januari dan Hawaii menjadi negara bagian ke-50 tujuh bulan kemudian.

mlm/acb