DPR: Maksimalkan rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan

·Bacaan 2 menit

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menginginkan berbagai pihak terkait dapat mendukung secara maksimal pembangunan Jembatan Batam-Bintan, Kepri, agar dapat berjalan dan terselesaikan sesuai dengan perencanaan.

Ridwan Bae dalam rilis di Jakarta, Rabu, mendorong bagaimana caranya agar upaya percepatan pembangunan ini dapat ditegaskan, sehingga dalam jangka waktu 3-5 tahun yang akan datang jembatan terselesaikan.

Ridwan mengutarakan harapannya agar pembangunan jembatan sudah bisa dimulai pada awal 2022 dengan masa pembiayaan paling lama lima tahun dengan konstruksi yang bisa dilewati.

Ia menambahkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau akan mempercepat bergeraknya sektor ekonomi dan sektor lainnya sehingga berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Ridwan dan sejumlah Anggota Komisi V DPR RI telah melakukan kunjungan kerja dan bertemu dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Batam, Kepri, Senin (4/10/2021).

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan jembatan itu sudah direncanakan sejak 2010, bahkan sudah masuk dalam buku hijau Bappenas. Namun, seiring dengan pergantian kepemimpinan, maka rancangan itu sempat tenggelam.

Untuk mendukung pembangunan Jembatan Batam-Bintan, Pemprov Kepri menganggarkan sekitar Rp50 miliar di antaranya untuk pembebasan lahan, survei batimetri, dan studi kelayakan.

"Kami menargetkan semua persiapan selesai pada akhir November 2021 dan menyelesaikan seluruh dokumen untuk diserahkan kepada Kementerian PUPR," ungkap Gubernur.

Sebanyak 10 perusahaan dalam dan luar negeri telah mengembalikan letter of interest (LoI) atau surat kepeminatan dalam proyek pembangunan Jembatan Batam-Bintan itu.

"Ada 10 yang mengembalikan LoI," kata Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Reni Ahiantini saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Senin (4/10/2021).

Ia mengatakan awalnya ada 17 perusahaan yang menyatakan minat saat awal market sounding. Namun, yang menyerahkan LOI hanya 10 perusahaan.

Dari 10 perusahaan, tiga di antaranya adalah perusahaan China dan lainnya adalah BUMN serta swasta. Setelah readiness criteria dinyatakan lengkap, maka lelang akan dilangsungkan.

"Lelang ada dua, lelang pemerintah dan investasi. Perkiraan kuartal pertama 2022 untuk investasi dan dukungan pemerintah pada kuartal kedua 2022," kata Reni.

Baca juga: 10 investor serahkan pernyataan minat investasi Jembatan Batam-Bintan
Baca juga: Komisi V DPR RI dukung pembangunan Jembatan Batam-Bintan
Baca juga: BPN Kepri verifikasi lahan, proyek Jembatan Batam Bintan jalan terus

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel