DPR Minta Aparat Selidiki Dugaan Bocornya 279 Juta Data WNI

·Bacaan 3 menit

VIVA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, meminta aparat penegak hukum agar menindaklanjuti dugaan adanya kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia. Sebab informasi ini tidak dapat dianggap sepele dan tak bisa dibiarkan begitu saja.

"Soal isu di media sosial ada kebocoran data sebanyak 279 juta, harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena kalau memang itu betul, kebocoran itu ada, sangat disayangkan," kata Dasco di Gedung DPR, Jumat 21 mei 2021

Jika memang benar ada kebocoran data penduduk Indonesia, aparat penegak hukum harus segera melakukan langkah antisipasi agar tidak merugikan masyarakat. Data penduduk adalah hal yang bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan dengan sembarangan.

"Karena kalau memang itu betul, kebocoran itu sangat disayangkan karena kerahasiaan yang penting bisa jatuh ke tangan yang tidak berwenang," ujar Dasco.

Aparat penegak hukum, wajib melindungi data dan kerahasiaan masyarakat, dan diharapkan dapat melakukan tindakan preventif. Pemerintah bertanggung jawab melindungi keamanan data para warga negaranya.

"Oleh karena itu, saya minta segera aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan melalukan tindakan preventif secepatnya agar hal tersebut tidak merugikan masyarakat banyak," ujarnya

Terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera menginvestigasi kasus dugaan kebocoran data 297 juta penduduk Indonesia yang diduga berasal dari data peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

"Langkah investigasi itu agar menjadi jelas apa sumber kebocoran tersebut, dan apakah benar website BPJS Kesehatan yang berhasil dibobol atau sistem informasi lain yang diretas," kata Sukamta di Jakarta.

Dia menilai langkah-langkah mitigasi harus dilakukan agar data yang sudah terlanjur bocor tadi dihentikan penyebarannya dan dimusnahkan.

Menurut dia, pemerintah juga harus memiliki antisipasi efek dari bocornya data tersebut, apakah setelah ini akan ada "serangan" lain di dunia maya yang bisa mengguncang ketahanan siber.

"Dan harus ada langkah-langkah ke depannya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ini penting untuk digarisbawahi karena sepertinya akan ada lagi kasus-kasus kebocoran data yang lebih parah dari sebelumnya," ujarnya.

RUU Perlindungan Data Pribadi

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai salah satu langkah yang urgen untuk dilakukan adalah penyelesaian pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Dia menjelaskan pembahasannya RUU PDP memang sedang stagnan karena ada perbedaan pandangan dalam hal penentuan bentuk otoritas pelindungan data pribadi, apakah lembaga independen atau dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Seharusnya, kasus dugaan bocornya data BPJS Kesehatan ini menjadi tamparan bagi kita semua, bahwa bentuk otoritas yang paling tepat adalah lembaga independen," ujarnya.

Sukamta menilai bagaimana jadinya jika badan publik yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kegagalan pelindungan data pribadi karena itu aneh kalau badan publik menghukum sesama badan publik.

Poin tersebut harus segera ditemukan kesepakatannya, agar upaya pelindungan data pribadi bisa segera memiliki payung hukum yang kuat terhadap badan private, masyarakat termasuk juga badan publik.

Sebelumnya diberitakan, data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjual-belikan dalam sebuah forum. Data pribadi ini mencakup nomor KTP, gaji, nomor telefon, alamat dan email, bahkan data orang yang sudah meninggal juga terdapat di dalamnya.

Dalam forum ini disebutkan bahwa satu juta data sebagai contoh dapat diakses secara gratis dan tanpa kata sandi khusus. "Satu juta data contoh gratis untuk tes. Seluruhnya ada 279 juta dan 20 juta memiliki foto pribadi," tulis forum tersebut dikutip pada Kamis, 20 Mei 2021.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel