DPR Minta Eksekusi Kampus Trisakti Dibatalkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Barat diminta menunda rencana eksekusi kampus Trisakti. Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat mengatakan ada baiknya eksekusi itu ditunda dengan berbagai pertimbangan.

Pertama dan terutama adalah demi pertimbangan pendidikan dan aktivitas kemahasiswaan di kampus yang dahulu didirikan di jaman pemerintahan Bung Karno itu. Menurut Martin, karena banyak mahasiswa yang sekolah di sana, ego dan kepentingan dilepaskan dulu oleh berbagai pihak terkait.

"Kepentingan pendidikan itu di atas segalanya. Jangan sampai mahasiswa yang menempuh pendidikan yang menjadi korban," kata Martin dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Jumat(25/5/2012).

Alasan selanjutnya adalah ketidakjelasan nasib warga masyarakat yang bekerja sebagai karyawan di Universitas itu, yang menurutnya akan menjadi tak jelas apabila eksekusi dipaksakan.

Bagi Martin, aparat hukum harus mempertimbangkan hak asasi para karyawan tersebut.

"Jadi ada baiknya dipertimbangkan permintaan para karyawan dan mahasiswa itu, yakni penundaan eksekusi. Karena memang ada nasib karyawan dan mahasiswa yang belum jelas," tegas Martin

Sebelumnya, ribuan Civitas Akademika Universitas Trisakti, pada Kamis (24/5/2012) kemarin, mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan penolakannya terhadap pelaksanaan eksekusi.

Mereka mengaku telah menerima surat pemberitahuan eksekusi pada Selasa (22/5/2012) lalu yang menyatakan bahwa PN Jakarta Barat, atas permohonan Yayasan Trisakti, akan melaksanakan Eksekusi pada 28 Mei 2012 mendatang.

Mereka pun menolak rencana eksekusi terhadap kepemilikan aset Universitas Trisakti dan meminta penundaan. Secara resmi, penolakan dituliskan dalam sebuah surat yang merupakan hasil keputusan bersama dan ditandatangani oleh empat komponen yang mewakili Civitas Akademika Trisakti. Mereka adalah Senat Universitas Trisakti, Majelis Guru Besar Universitas Trisakti, Rektorat, dan Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti.

Surat penolakan ditandatangani oleh H. A Priyanto selaku Ketua Senat Universitas Trisakti, Boedi Oetomo selaku Ketua Majelis Guru Besar Universitas Trisakti, Yuswar Zainul Basri selaku Wakil Rektor I Universitas Trisakti, dan Advendi Simangunsong selaku Ketua FKK Universitas Trisakti

Seruan agar PN Jakbar menunda eksekusi juga dikeluarkan oleh Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dari Komisi III DPR RI, yang menilai hal itu perlu dilakukan agar ada waktu untuk menengahi permasalahan itu.

Menurut dia, berbagai pihak yang terkait masalah itu sebaiknya menahan diri untuk tak memaksakan kehendak, dan duduk bersama untuk bermusyawarah.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.