DPR Minta Komnas HAM Tak Ribut Soal Masa Jabatan  

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Martin Hutabarat, mengimbau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tidak meributkan tata tertib perubahan masa jabatan ketuanya. "Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang menunggu untuk diselesaikan," kata Martin di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, 14 Januari 2013.

Martin mengatakan, DPR tak berwenang mengatur masa jabatan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia. Namun politikus Gerindra itu mengatakan akan mempertanyakan alasan Komisi memangkas masa jabatan ketuanya.

Komisi Hak Asasi Manusia sebelumnya menetapkan masa jabatan ketuanya dari 2,5 tahun menjadi 1 tahun. Martin mengatakan, sebaiknya Komisi membuat daftar keuntungan dan kerugian dari pemangkasan masa jabatan itu. "Ini memang sudah keputusan mereka, namun sebaiknya dilihat mana yang efeknya paling signifikan," kata Martin.

SATWIKA MOVEMENTI

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.