DPR Minta Pemerintah RI Pastikan Keselamatan WNI di Afghanistan

·Bacaan 2 menit

VIVA – Pemerintah terutama Kementerian Luar Negeri atau Kemlu diminta bisa memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Afghanistan. Hal ini mengingat kondisi yang tidak stabil di negara tersebut usai kelompok Taliban merebut kekuasaan.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta, menyampaikan Kemlu harus bisa memberikan kepastian keselamatan WNI.

"Sejumlah WNI berada di sana, baik yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun yang sedang bekerja di Afganistan secara umum. Keselamatan mereka harus jadi perhatian dari pemerintah," kata Sukamta, dalam keterangannya, Kamis, 19 Agustus 2021.

Dia mengingatkan dengan kondisi terkini Afghanistan, pemerintah RI setidaknya punya prioritas. Ia menyampaikan demikian karena meskipun Taliban menjamin keamanan warga asing di Afghanistan. "Namun, seperti adigium peluru tidak punya mata, harus di waspadai dan di pantau perkembangan WNI, bila perlu dan memungkinkan segera dilakukan evakuasi," ujarnya.

Pun, dia menilai akhir perang antara Taliban dengan pemerintahan Afganistan yang didukung Amerika Serikat dan NATO menyisakan banyak masalah. Perang telah merenggut puluhan ribu nyawa rakyat dan tentara.

Kemudian, dampak lainnya yaitu memunculkan ratusan ribu pengungsi, kerusakan infrastruktur, hancurnya ekonomi, sosial dan pendidikan rakyat Afganistan.

"Sebagai penguasa Afganistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afganistan kembali secara damai. Pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Luar Negeri perlu untuk berperan aktif dalam rekonsiliasi damai di Afganistan," lanjut Sukamta.

Sukamta mengatakan Indonesia punya catatan positif dalam perdamaian Afghanistan-Taliban. Menurut dia, peran-peran strategis Indonesia di masa lalu harus menjadi modal saat ini untuk berperan lebih aktif dalam upaya rekonsiliasi damai, membangunan kembali Afganistan.

Selain itu, ia meminta pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB bersama masyarakat Internasional untuk mendorong Taliban agar tidak lagi menjadikan Afghanistan sebagai tempat berlindung kelompok-kelompok seperti Al Qaeda.

Selain itu, Sukamta meminta pemerintah Indonesia harus mendorong supaya Taliban lebih inklusif, akomodatif, serta moderat. Dengan demikian, bisa mengakomodir kepentingan dari berbagai pihak. Hal ini termasuk kaum perempuan untuk bersama membangun Afganistan.

Terkait dengan pengakuan Taliban sebagai pemimpin resmi di Afganistan, pemerintah Indonesia harus segera menentukan sikap dengan memperhatikan situasi dan komunikasi dengan Taliban.

"Keseriusan Taliban dalam melindungi warga negara asing dan mengurus rakyatnya bisa menjadi syarat pengakuan Indonesia bahkan dunia internasional untuk legitimasi kepemimpinan Taliban di Afganistan," tuturnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel