DPR Minta Penjadwalan Vaksinasi Diperbaiki Agar Tak Ada Kerumunan

Agus Rahmat, Anwar Sadat
·Bacaan 1 menit

VIVA – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah daerah dan dinas terkait, untuk melibatkan aparat TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengatur pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

Meskipun akan divaksin, namun tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk 3M yakni menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan guna mengindari potensi penyebaran COVID-19.

Azis meminta sistem penjadwalan vaksinasi dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Dengan tujuan, agar tidak menimbulkan penumpukan peserta vaksinasi.

Baca juga: Survei Parameter Politik: Elektabilitas Golkar Ada di Urutan 2 Besar

"Pemda dan Kementerian Kesehatan harus melakukan perbaikan sistem penjadwalan vaksinasi, dengan memberikan informasi secara jelas mengenai waktu dan tempat untuk mendapatkan vaksin sehingga tidak terjadi penumpukan peserta vaksinasi dan mempermudah pemerintah dalam mendata masyarakat yang belum ataupun sudah mendapatkan vaksin," Kata Azis kepada wartawan, Kamis 25 Februari 2021.

Politikus Partai Golkar itu mendorong pemerintah daerah untuk mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi. Khususnya dalam menetapkan tempat pelaksanaannya, guna mengantisipasi kerumunan massa.

"Jangan sampai lokasi yang dipakai justru mengundang kerumunan massa dan menimbulkan terjadinya hal yang kita tidak harapkan, sehingga vaksinisasi tidak berjalan optimalnya kepada masyarakat" ujarnya.

Seperti diketahui, Kemenkes telah menetapkan 4 tahapan prioritas penerima vaksin. Untuk tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan pada Januari hingga April 2021, sedangkan tahap 3 dan tahap 4 dilaksanakan pada April 2021 hingga Maret 2022.

Alasan dilakukannya vaksinasi dalam 4 tahapan karena mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan, dan profil keamanan vaksin.