DPR Nilai Rencana Kemenhan Beli Alutsista dari Utang Luar Negeri akan Rugikan Rakyat

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon meminta agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto transparan terkait rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

"Menhan bisa jelaskan ke publik juga, karena itu menjadi misteri, akhirnya timbul berbagai pertanyaan, saya rasa sah-sah saja kalau publik bertanya-bertanya karena ini pinjaman luar negeri," katanya dalam diskusi virtual 'Polemik Anggaran Alutsista', Sabtu (5/6/2021).

Dia mengatakan rakyat juga nantinya akan terbebani pinjaman hutang luar negeri tersebut. Effendi juga menilai seharusnya Prabowo bisa melihat apakah Perpres tersebut kuat dalam Rencana Strategi tersebut. Dia pun berkaca dengan banyaknya proyek yang mangkrak dengan nominal yang fantastis. Dia mencontohkan seperti proyek PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi transportasi militer.

"Banyaknya proyek nurtanio, PT DI yang mungkin ratusan triliun juga menyerap anggaran APBN, bahkan sekarang hanya besi tua saja, ini juga sampai proyek Hambalang jaman ke jaman, justru saya sarankan lebih prundent, jangan kita mengabaikan prosedurial itu," bebernya.

"Justru saya lebih melihat ini nantinya menjadi masalah, kita enggak tau, kalau Presiden Jokowi tidak 3 periode misalnya ada yang tidak setuju, ini semua kacau balau dan akan dirugikan rakyat dan TNI, karena mereka yang punya tupoksi kedaulan negara, dalam pertahanan negara," tambahnya.

Sebab itu dia menilai wajar jika publik bertanya-bertanya terkait rancangan perpres tersebut. Karena Effendi menilai rancangan itu terkesan tertutup.

"Bahwa diluarkan banyak dan menjadi pertanyaan yang katakanlah patut ditelesik ya wajarlah, dalam program TNI, ada begitu, ada swasta di TNI, kenapa TNI bersama Kemhan tertutup itu semua, kata Menhan mereka merekrut mereka para ahli dan purnawirawan," ungkapnya.

"Itu enggak paslah, banyak kita meminta agar transparan bukan kita tidak merah putih, saya juga kita mengundang pihak kemhan," tambahnya.

Pembelian Alutsista

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan meminjam uang kepada negara asing. Hal tersebut tertuang pada rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," dalam rancangan Perpres yang didapat, Sabtu (29/5/2021).

Dalam rancangan perpres tersebut dijelaskan pada pasal 7, duit yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000. Kemudian secara merinci meliputi akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

Kemudian dijelaskan bahwa pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dalam Renbut dilaksanakan Kemenhan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Tetapi dalam peraturan tersebut, dijelaskan peraturan akan dilaksanakan setelah peraturan presiden diundangkan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason menyatakan jumlah pinjaman luar negeri pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan rahasia negara. Namun dia membantah nominal Rp 1,7 kuadriliun yang sempat muncul ke publik.

"Untuk jumlahnya yang Rp 1.750 triliun itu jumlah ngaco (tidak benar)," tutur Rodon saat dikonfirmasi, Minggu (30/5/2021).

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel