DPR Ragu Pemerintah Serius Tangani Masalah TKI

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aditya Moha meragukan komitmen pemerintah dalam melindungi buruh migran di Malaysia. Persoalan tenaga kerja Indonesia bukan kali pertamanya di luar negeri khususnya di Malaysia. Sebelumnya masyarakat dikejutkan adanya adanya iklan TKI di Malaysia.

Sekarang, ada permasalahan pemerkosaan Tenaga Kerja Wanita oleh aparat kepolisian diraja Malaysia. »Kedaulatan RI sudah dilecehkan, sehingga pemerintah RI harus segera melakukan langkah konkret ke pemerintah Malaysia,” kata Aditya, Selasa, 13 November 2012. Pemerintah dituding tidak membantu peyelesaian hak-hak buruh migran dengan baik.

Anggota Komisi yang lain yang juga ikut menjadi bagian Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Poempida Hidayatulloh mengatakan situasi dan kondisi saat ini sudah dalam tahap darurat. Sebagaimana amanat konstitusi, adalah tanggung jawab negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, di mana pun mereka berada.

Poempida mendesak pemerintah Malaysia dan Indonesia memberikan perlindungan dan penghormatan kepada TKI lewat penegakan hukum. »Proses hukum harus benar-benar dilakukan secara mumpuni, bukan saja hanya pencitraan atau sebagai pemadam kebakaran,” ujar Poempida.

Sejak berdiri pada 27 Juni 2011, Crisis Center BNP2TKI sudah menerima 9.384 aduan dari TKI, keluarganya, maupun pihak lain. Aduan masuk lewat telepon, surat elektronik, surat, faksimili, maupun tatap muka secara langsung. Dari jumlah itu, baru 4.371 kasus yang terselesaikan.

Dari jumlah kasus aduan terselesaikan, kasus tertinggi gaji tidak dibayar (940 aduan), putus hubungan komunikasi (934), pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja (396), TKI ingin dipulangkan (336), meninggal dunia di negara penempatan (264), akibat tindak kekerasan majikan (224), dan TKI sakit/rawat inap (170).

Selain itu, ada pula aduan TKI gagal berangkat (118), PHK sepihak (96), TKI dalam tahanan atau kuasa majikan (86), korban pelecehan seksual (72), pemotongan gaji TKI melebihi ketentuan (69), serta TKI mengalami kecelakaan di tempat kerja atau rumah majikan (56).

Dari sejumlah kasus aduan yang masuk ke Crisis Center BNP2TKI, terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat (3755 aduan kasus), Nusa Tenggara Barat (849), Banten (445), Jawa Tengah (587), dan Jawa Timur (366).

SUNDARI

Baca juga:

Kementerian Tenaga Kerja: Usir Dubes Malaysia

TKI yang Diperkosa Pernah Bekerja di Singapura

''Polisi Pemerkosa TKI Harus Dihukum Berat''

Begini Kronologi Pemerkosaan TKI di Malaysia

TKI Mengaku Diperkosa 3 Polisi Malaysia

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.