DPR RI: Kemenkes perkuat keamanan data layanan kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama memandang perlu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat keamanan data pengguna layanan kesehatan digital agar tidak menjadi sasaran peretasan.

"Pandemi COVID-19 banyak memunculkan permasalahan kesehatan. Oleh karena itu, Kemenkes RI membuat layanan kesehatan berbasis digital agar masyarakat dapat terlayani dengan baik," kata Ade Rezki Pratama usai Sosialisasi Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Pemanfaatan Layanan Susrate dan Telemedicine bagi Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Senin.

Namun, lanjut dia, karena sifatnya digital, akan ada peretas yang mencoba mengakses pusat data Kemenkes secara ilegal untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut dia, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memberantas peretas, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.


"Permasalahan ini (peretas) harus diberantas sampai tuntas agar tidak ada lagi data rakyat Indonesia digunakan secara ilegal," katanya.

Dikatakan pula bahwa sebuah negara kuat tidak saja dilihat dari devisanya, tetapi juga bagaimana negara tersebut bisa pertahankan negaranya dari serangan peretas.


Ade menyebutkan layanan kesehatan berbasis digital dari Kemenkes, yaitu electronic health yang merupakan layanan yang tidak saja terkait dengan administrasi, tetapi juga tata cara administrasi secara komputerisasi dan digitalisasi.

Terkait dengan susrate, dia mengatakan bahwa layanan ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berjenjang dan dapat mengakses secara mudah.

Ia menjelaskan bahwa telemedicine adalah layanan pemeriksaan kesehatan secara jarak jauh untuk penyakit ringan yang inovasi ini juga muncul karena banyak orang yang takut datang ke rumah sakit dan dokter pun takut melayani pasien karena adanya pandemi COVID-19.

Namun, kata dia, dalam perjalanannya masih banyak orang yang tidak mengetahui layanan kesehatan tersebut serta tidak mengetahui cara penggunaannya sehingga harus ada sosialisasi.

Selain itu, permasalahan yang dihadapi lainnya adalah terkait masih banyaknya daerah di Indonesia yang belum terjangkau sinyal internet.

"Oleh karena itu, kami lakukan sosialisasi agar layanan ini dapat diketahui masyarakat. Selain itu, mendorong pemerintah menyelesaikan 12.500 blank spot di Indonesia," katanya.


Baca juga: Dirjen Aptika apresiasi klinik yang perkaya sistem "health tech"
Baca juga: SehatQ luncurkan layanan VIPQ