DPR Sahkan Draf RUU Pemilu Jadi RUU

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Draf Rancangan Undang-undang Pemilu akhirnya disahkan setelah melalui rapat paripurna DPR. "Apakah draf RUU Pemilu disepakati untuk menjadi RUU Pemilu," tanya Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa(19/7/2011).

"Setuju," jawab anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Sementara itu Badan Legislatif (Baleg) sendiri akan membahas dua hal yang belum disepakati sembilan fraksi tentang perubahan atas RUU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD.

"Alangkah baiknya kalau energi itu dihabiskan untuk berdebat di Baleg. Oleh karena itu saya usulkan draf Baleg kita terima dengan catatan-catatan yang ada, yang pertama ambang batas dan kedua mengenai konversi kursi karena perbedaannya belum disepakati," jelas Pramono.

Ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono dalam kesempatan itu juga memaparkan dua poin yang hingga saat ini belum mencapai titik temu. Pertama mengenai besaran ambang batas parlemen dan konversi suara.

Dalam draf alternatif yang disusun, ambang batas parlemen ditentukan menjadi dua opsi. Pertama, parpol harus memenuhi ambang batas perolehan suara tiga persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR, DPRD dan DPD.

"Setiap fraksi tetap memiliki pendirian yakni Partai Demokrat 4 persen, Golkar 5 persen, PDI Perjuangan 5 persen, PKS 3-4 persen, PAN 2,5 persen, PPP 2,5 persen, PKB 2,5 persen, Fraksi Gerindra 2,5 persen, Hanura 2,5 persen,"jelasnya.

Opsi kedua, setiap parpol harus memenuhi ambang batas sekurang-kurangnya 2,5-5 persen untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, DPRD dan DPD. Opsi terhadap angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 3 persen dan 2,5-5 persen, tidak dibahas sama sekali di rapat paripurna tersebut.

Menurut anggota Badan Legislasi Viva Yoga Mauladi, tidak dibahasnya dua opsi tentang angka PT karena sudah diputuskan dalam rapat konsultasi antara Baleg dengan pimpinan DPR RI.

"Karena sudah disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan dewan dengan Baleg, maka dua opsi tersebut tidak dibahas. Semua aspirasi dari fraksi-fraksi diakomodir. Tidak ada yang untung, tidak yang rugi," jelas Viva.

Ia menambahkan, dalam Pansus RUU Pemilu, barulah akan dipertajam soal angka PT tersebut. "Nanti akan dibahas detailnya di Pansus," tutup Viva.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.