DPR Sahkan UU Lembaga Keuangan Mikro

  • Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Tempo
    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan tak bisa berbuat banyak jika PT Freeport Indonesia tetap menolak menyetor dividen. Alasannya, suara pemerintah dalam rapat umum pemegang saham sangat kecil dibandingkan pemegang saham lainnya. (Baca: Freeport dan PLN Belum Setor Dividen) …

  • Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Tempo
    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun memiliki pasokan bahan baku kertas yang besar, Indonesia masih kalah dari Singapura dalam hal ekspor produk cetakan. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Jimmy Junianto mengatakan saat ini nilai ekspor barang cetakan Indonesia baru mencapai US$ 226 juta, hanya seperenam dari nilai ekspor produk cetakan Singapura yang sebesar US$ 1,5 miliar. …

  • Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Merdeka.com
    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    MERDEKA.COM. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Februari 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 272,1 miliar atau setara dengan Rp 3107,4 triliun. utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar USD 129 miliar serta utang luar negeri swasta sebesar USD 143 miliar. ... …

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2012. UU tersebut merupakan inisiatif dari Komisi Badan Usaha Milik Negara dan Koperasi DPR. "Jadi UU ini sudah bisa disahkan hadirin?" Kata Wakil Ketua DPR yang memimpin sidang Pramono Anung, yang disambut persetujuan oleh para anggota.

Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto menyatakan komisinya telah melakukan pembahasan cukup panjang terkait UU tersebut. Dia mengaku sudah meminta masukan kepada berbagai pihak seperti pelaku lembaga keuangan non bank dan praktisi. "Maka LKM ini perlu untuk memberdayakan usaha kecil, petani, usaha rumah tangga, dan peternak," kata Airlangga.

Kegiatan usaha LKM meliputi jasa keuangan baik pembiayaan sekala mikro di tingkat kelurahan sampai Kabupaten/Kota. Dalam UU ini juga diatur tentang adanya penjaminan yang dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjaga rasa aman nasabah. "Koperasi yang berbadan hukum dimungkinkan mendirikan usaha LKM, yaitu koperasi jasa," kata Airlangga.

Selain koperasi, perseroan terbatas juga bisa mendirikan LKM dengan syarat minimal 60 persen aset milik pemerintah. Airlangga menegaskan LKM dilarang dimiliki oleh badan usaha asing. LKM, kata dia, tunduk kepada Otoritas Jasa Keuangan. "Khusus untuk LKM, OJK dimungkinkan untuk mendelegasikan kewenangannya, khusunya untuk pengawasan LKM kepada pemerintah Kabupaten/Kota," katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan saat ini banyak LKM yang berdiri di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil dan mikro. Maka, harus ada payung hukum yang memadai agar lebih dapat memberikan rasa aman dan pelayanan yang baik.

"LKM diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah," katanya.

Agus menyatakan pembinaan dan pengawasan LKM diserahkan kepada OJK. Pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK. Agar UU ini dapat terlaksana dengan baik, berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah dan kementerian yang membidangi urusan koperasi dan fiskal perlu kerjasama untuk melakukan sosialisasi.

"UU ini mulai berlaku dua tahun sejak diundangkan, untuk menyiapkan infrastruktur diperlukan seperti sumber daya manusia," katanya. Untuk LKM yang belum berbadan hukum tetap beroperasi satu tahun sejak UU ini berlaku dan wajib memperoleh izin usaha OJK paling lama satu tahun terhitung sejak UU ini berlaku.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita ekonomi lainnya:

Sri Mulyani Masuk 100 Top Global Thinkers 2012 

Daging Sapi di Jaksel Ternyata Daging Babi

Sri Mulyani Dapat Tepuk Tangan Panjang di Maryland 

Komputer Samin Tan Dibobol, Dokumen Penting Raib

Pekan Depan, 2 Jalur KRL Bogor-Jakarta Beroperasi

Hatta: Subsidi MRT Jokowi Kantong Kanan atau Kiri

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...