DPR Sahkan UU PDP, Menteri Johnny sebut Hasil Proses yang Panjang

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengumumkan sidang paripurna DPR RI hari Selasa (20/9) ini, telah mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Menurut dia, sejak disampaikannya RUU PDP pada 24 Januari 2020, 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah diselesaikan bersama Panja Komisi 1 DPR RI.

"Panjangnya pembahasan yang dilalui ini merupakan proses untuk menghasilkan undang-undang yang substantif dan komprehensif," kata Johnny saat konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta, Selasa (20/9).

Aturan ini, kata dia, disusun untuk diterapkan oleh seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat, baik perseorangan, korporasi, pemerintah, pihak swasta, sampai berbagai institusi yang mengoperasikan layanannya di tanah air, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Johnny menyebutkan, UU PDP yang terdiri atas 16 bab dan 76 pasal ini mengatur hal-hal mendasar, seperti hak subjek data pribadi, ketentuan pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta pengenaan sanksi pelanggaran data pribadi.

"Untuk lembaga pengelola tersebut berada di bawah lembaga presiden, bertugas untuk perumusan kebijakan, pengawasan penyelenggaraan, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan," ujar Johnny.

Ia pun menjelaskan dua jenis sanksi bagi pelanggar UU PDP, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang diatur dalam pasal 57 UU PDP ditujukan bagi pengendali data jika menyalahgunakan data & tidak mencegah akses data tidak sah. Sanksi ini berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, pemusnahan data pribadi, serta denda maksimal 2% pendapatan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Sedangkan, sanksi pidana dalam pasal 67 sampai 73 UU PDP berupa denda maksimal 4 sampai 6 milyar, penjara maksimal 4 sampai 6 tahun apabila mengumpulkan dan mengungkapkan data yang bukan miliknya. Johnny menegaskan, pengumpulan dan pengungkapan data pribadi hanya boleh dilakukan dengan consent pemilik data.

Kemudian, Johnny mengungkapkan bahwa UU PDP merupakan langkah awal dari pekerjaan panjang menghadirkan pelindungan data pribadi yang baik di Indonesia. Ke depannya, ia akan mendorong partisipasi seluruh elemen untuk menyukseskan implementasi UU PDP di Indonesia. Johnny juga menyarankan semua pihak untuk melakukan pendalaman dengan membaca UU PDP secara lengkap.

"Aturan ini belum tentu sempurna, namun akan terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan di masyarakat," ujar Johnny.

Reporter: Dinda Khansa Berlian [faz]