DPR AS sampaikan dakwaan pemakzulan Trump ke Senat untuk disidangkan

Washington (Reuters) - Dewan Perwakilan Rakyat, yang dikuasai Demokrat, pada Rabu (15/1) mengesahkan langkah untuk menyampaikan dua dakwaan resmi atas Presiden Donald Trump kepada Senat.

Penyampaian dakwaan itu membuka jalan bagi pelaksanaan persidangan pemakzulan presiden, yang kini merupakan ketiga kalinya dalam sejarah AS, secepat mungkin pekan depan.

Melalui hasil pemungutan suara dukungan 228 berbanding 193, parlemen menyampaikan dakwaan tersebut kepada Senat, yang dikuasai oleh mitra-mitra Trump sesama anggota Partai Republik.

DPR menyampaikan tugas kepada Senat untuk menyidangkan Trump atas tuduhan menyelewengkan kekuasaan karena sang presiden meminta Ukraina menyelidiki saingan politiknya, Joe Biden. Trump juga dianggap menghalangi Kongres dengan menghadang pemberian kesaksian serta dokumen-dokumen yang diperlukan oleh para anggota parlemen dari Demokrat.

Senat, yang memiliki 100 anggota, diperkirakan akan membuat Trump bebas dan tetap menjabat sebagai presiden. Kondisi itu akan tercapai jika tidak ada satu pun dari 53 anggota Senat asal Partai Republik yang mendukung pemakzulan Trump.

Menurut undang-undang dasar Amerika Serikat, pemakzulan bisa terjadi jika ada dukungan dari dua-pertiga mayoritas anggota senat.

Namun, pemakzulan Trump yang telah ditetapkan oleh DPR bulan lalu akan tetap tercatat dalam sejarah. Proses persidangan di Senat yang disiarkan televisi kemungkinan juga akan membuat Trump tidak nyaman pada saat ia berusaha terpilih kembali dalam pemilihan pada 3 November. Pada pemilihan tersebut, ia kemungkinan akan dihadapi oleh Biden, calon kuat presiden dari Partai Demokrat.

"Kita berkumpul di sini pada hari ini untuk memulai babak baru yang sangat penting dalam sejarah Amerika," kata Ketua DPR Nancy Pelosi sebelum pemungutan suara di dewan tersebut dimulai.

Pelosi meluncurkan penyelidikan pemakzulan Trump itu pada September setelah menahan langkah yang menghambat penyelidikan federal. Penyelidikan tersebut mendokumentasikan campur tangan Rusia selama pemilihan 2016 untuk meningkatkan peluang Trump menjadi presiden.

Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff, musuh berat Trump yang pernah menjabat sebagai jaksa federal di Los Angeles selama enam tahun, terpilih untuk memimpin tim "manajer" DPR. Gedung Putih belum mengungkapkan tokoh-tokoh yang masuk dalam tim pembela Trump. Persidangan tersebut akan diawasi oleh Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts.

Trump, selama acara penandatanganan perjanjian perdagangan dengan China di Gedung Putih, menyebut upaya-upaya memakzulkan dirinya sebagai "hoaks." Ia membiarkan para anggota DPR yang harus mengikuti pemungutan suara soal pemakzulan serta memuji semua anggota dewan dari Republik, yang ia perlukan dukungannya di persidangan.