DPR Sebut Dokumen Intelijen HRS Terkait Deradikalisasi

Siti Ruqoyah, Eka Permadi
·Bacaan 1 menit

VIVA – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) mengungkapkan punya perjanjian dengan badan intelijen terkait kepergiannya ke Arab Saudi selama ini. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Syaifullah Tamliha, mengatakan DPR belum mengetahui hal tersebut.

“Sejak Habib Rizieq Shihab ke Arab Saudi hingga hari ini, Kepala BIN Budi Gunawan belum pernah menyampaikan kepada komisi I adanya perjanjian BIN sebagaimana klaim tersebut,” kata Tamliha saat dihubungi, Rabu 11 November 2020.

Namun Politikus PPP menjelaskan, sepengetahuan dia, Badan Intelijen Negara (BIN) banyak melakukan kerjasama dengan banyak kalangan terkait operasi khusus. Seperti operasi deradikalisasi terhadap kelompok teroris.

“Setahu saya banyak kalangan yang bekerjasama dengan BIN dalam operasi khusus melalui program deradikalisme, termasuk dari kalangan ulama, tokoh masyarakat,” ujarnya.

Dengan begitu, menurutnya, tidak menutup kemungkinan Habib Rizieq terlibat dalam operasi khusus tersebut. “Dan mungkin juga dengan para Habaib untuk menangkal terorisme dan kelompok radikal kanan,” ujarnya.

“Kalau saya mencermati ceramah dari HRS selama ini, walaupun pernyataan beliau sering bernada keras, tapi masih dalam koridor ahlusunnah wal jamaah atau di Timur Tengah biasa disebut dengan Aliran Sunni. Jika HRS bekerjasama dengan BIN dalam operasi khusus melalui program deradikalisme, maka kemungkinan tersebut mungkin benar adanya,” lanjut Tamliha.

Sebelumnya Habib Rizieq Shihab membongkar fakta baru selama berada di Arab Saudi. Ternyata, Rizieq punya perjanjian dengan Badan Intelijen Negara.

Dikutip dari akun YouTube Front TV, Habib Rizieq menceritakan sejarah panjang mengapa pindah dari Jakarta ke Arab.

Negara Saudi, kata Habib Rizieq, mendapat laporan terkait kasus yang menjeratnya di Jakarta dan Bandung. Namun, Habib Rizieq menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah dihentikan alias SP3.

Baca juga: Jenderal Sutanto, Kapolri Teman Seangkatan SBY yang Kontroversial