DPR Setujui Anggaran Tambahan Haji Rp1,5 T, Menag Jamin Tak Dibebankan ke Jemaah

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama telah menyepakati penambahan biaya pelaksanaan haji tahun 2022 sebesar Rp1,5 triliun. Komisi VIII dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menyepakati dalam Rapat Kerja, Selasa (31/5).

"Kami dengan Pak Menteri Agama tadi sudah menyepakati terhadap komponen itu sebesar Rp 1,5 triliun lebih sedikit, sudah sepakati sumbernya dari nilai manfaat dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Dengan kesepakatan tersebut, calon jamaah haji tahun ini tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Penambahan biaya haji itu dibebankan ke nilai manfaat di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Jadi kepada seluruh calon jemaah haji, tidak perlu galau atau risau, kami sudah putuskan penambahan biaya pelaksanaan ibadah haji itu dibebankan ke nilai manfaat yang ada di BPKH dan nilai efisiensi pelaksanaan haji-haji sebelumnya mulai tahun 2014 sampai 2019," ujar Yandri.

Yandri menjelaskan, dana yang dikelola oleh BPKH telah mencukupi untuk menutupi tambahan biaya haji tahun 2022. Nilai efisiensi di BPKH jumlahnya mencapai Rp740 miliar. Sementara nilai manfaat jumlahnya lebih besar, mencapai triliunan rupiah.

"Faktanya hari ini, walaupun ada peningkatan yang begitu besar, kami dengan Pak Menteri Agama bisa menyelesaikan itu dengan tertib, aman dan insya Allah tidak akan ada hambatan pelaksanaan ibadah haji yang insya Allah mulai tanggal 4 akan berangkat," jelas Yandri.

Tambahan anggaran tersebut berupa anggaran paket layanan masyair jamaah reguler, tambahan anggaran paket layanan masyair untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU, Technical Landing jamaah embarkasi Surabaya, biaya selisih kurs penerbangan Saudi Arabian Airlines, dan biaya operasional haji khusus.

Adapun anggaran tambahan yang disepakati antara pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI antara lain masyair jamaah reguler yang dibagi dua yakni Rp700 miliar menggunakan anggaran efisiensi haji dan senilai Rp791 miliar menggunakan anggaran nilai manfaat keuangan haji.

Untuk Technical Landing embarkasi Surabaya Rp25 miliar menggunakan efisiensi anggaran haji dan selisih kurs Rp19 miliar menggunakan efisiensi haji, valas, dan safeguarding. Total anggaran tambahan operasional haji yang disepakati Rp1.536.637.849.087, dengan kurs 1 riyal= Rp3.920.

Menurut Yandri, tidak ada pembebanan terhadap calon jamaah haji atas tambahan biaya yang disepakati. Pemenuhan dana tersebut ditransfer dari BPKH ke Kementerian Agama dalam mata uang rupiah atau valuta asing.

"Dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan anggaran serta peningkatan pelayanan kepada jamaah haji, dapat dilakukan realokasi/pergeseran antar anggaran di antara komponen anggaran yang telah ditetapkan," kata Yandri.

Bukan Beban Jemaah

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan anggaran tambahan operasional haji yang disepakati ini merupakan anggaran yang tidak dibebankan kepada calon jemaah haji. Melainkan, mengunakan dana efisiensi dan beban manfaat keuangan haji.

Rincian tambahan anggaran berupa anggaran paket layanan Masyair Jemaah Reguler, tambahan anggaran paket layanan Masyair untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU, Technical Landing Jemaah Embarkasi Surabaya, biaya selisih kurs penerbangan Saudi Arabian Airlines, dan biaya operasional haji khusus.

Usai disepakati, Yaqut mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dan kesepakatan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI terkait hasil diskusi mengenai tambahan anggaran operasional haji tahun 2022 tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dan kesepakatan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, kami telah menerima berbagai masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI terkait tambahan anggaran operasional haji tahun 1443H/2022M," tutup Yaqut.

Rincian Anggaran Tambahan

Berikut rincian anggaran tambahan yang disepakati antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI:

1. Anggaran untuk Masyair jemaah reguler yang dibagi dua:

A. Rp. 700.000.000.000 menggunakan anggaran efisiensi haji.
B. Rp. 791.625.022.687 menggunakan anggaran nilai manfaat keuangan haji.

2)Anggaran untuk Technical Landing Embarkasi Surabaya Rp 25.733.232.000 menggunakan efisiensi anggaran haji dan selisih kurs Rp. 19.279.594.400 menggunakan efisiensi haji, valas, dan safeguarding.

Reporter: M Radityo [ray]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel