DPR Setujui APBN 2013

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Merdeka.com
    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda. Soalnya, wacana itu dinilai sudah meresahkan masyarakat. …

Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui dan mengesahkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 menjadi Undang-Undang.

"Kami bersyukur di saat dunia sedang dalam kondisi sulit, kami bisa menyelesaikan APBN," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo seusai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dalam APBN 2013, pertumbuhan ekonomi disepakati 6,8 persen, laju inflasi 4,9 persen, nilai tukar rupiah Rp9.300 per dolar AS dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5 persen.

Kemudian, harga ICP minyak 100 dolar AS per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1.360 ribu barel setara minyak per hari dan lifting minyak dan gas bumi 2.260 ribu barel per hari.

Pendapatan Negara dan Hibah disepakati Rp1.529,7 triliun yang terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.525,2 triliun dan penerimaan hibah Rp4,5 triliun.

Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan terdiri atas pajak dalam negeri sebesar Rp1.134,3 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp58,7 triliun.

Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri dari penerimaan sumber daya alam Rp197,2 triliun, bagian pemerintah atas laba BUMN Rp33,5 triliun, PNBP lainnya Rp78 triliun dan pendapatan BLU Rp23,5 triliun.

Dengan demikian tax ratio 2013 disepakati sebesar 12,87 persen dimana perhitungan ini hanya memasukkan penerimaan perpajakan pemerintah pusat.

Kemudian, Belanja Negara disepakati Rp1.683 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.154,4 triliun dan transfer ke daerah Rp528,6 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai Rp241,1 triliun, belanja barang Rp167 triliun, belanja modal sebesar Rp216,1 triliun, pembayaran bunga utang sebesar Rp113,2 triliun.

"Untuk belanja barang terdapat kesepakatan antara Badan Anggaran dengan Pemerintah yaitu melakukan penghematan belanja barang khususnya melalui pemotongan belanja perjalanan dinas dalam kisaran 10-15 persen dari nilai yang diusulkan dalam RUU APBN 2013," ujar Menkeu.

Sementara, belanja subsidi ditetapkan sebesar Rp317,2 triliun yang terdiri subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp42,5 triliun.

Untuk subsidi energi terdiri subsidi BBM, LPG tabung 3 kilogram, LGV sebesar Rp193,8 triliun dengan volume 46,01 juta kilo liter dan subsidi listrik Rp80,9 triliun termasuk pembayaran kekurangan subsidi 2011 hasil audit BPK sebesar Rp2 triliun.

"Pemerintah ingin menyampaikan terima kasih atas persetujuan untuk melakukan penghematan subsidi listrik 2013 melalui penyesuaian TTL di luar pelanggan 450 VA dan 900 VA," ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, penggunaan dana hasil penghematan subsidi listrik sebesar Rp11,8 triliun untuk diarahkan pada belanja lebih produktif, yaitu belanja infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan.

"Jadi yang ingin kami sampaikan ada penghematan Rp11,8 triliun dan itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi rakyat yang sangat memerlukan dan bagian dari pengelolaan subsidi lebih sehat," katanya.

Dengan demikian, besaran defisit dalam 2013 adalah 1,65 persen terhadap PDB, atau sebesar Rp153,3 triliun dengan sumber pembiayaan dari pembiayaan non utang sebesar negatif Rp8,1 triliun dan pembiayaan utang Rp161,4 triliun.

Sementara, pembiayaan non utang terdiri atas perbankan dalam negeri sebesar Rp14,3 triliun dan nonperbankan dalam negeri sebesar negatif Rp22,5 triliun.

Pembiayaan utang terdiri atas SBN neto sebesar Rp180,4 triliun, pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp19,5 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp500 miliar.

"Defisit 1,65 persen ini relatif kecil dengan negara-negara tetangga maupun negara-negara maju, karena negara maju umumnya defisit empat persen sampai diatas delapan persen," kata Menkeu.

Sementara, anggaran pendidikan tahun 2013 ditetapkan Rp336,8 triliun atau 20 persen dari total belanja negara yang terdiri atas alokasi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat Rp117,8 triliun, transfer ke daerah Rp214,1 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp5 triliun.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...