DPR Setujui Uang Kehormatan Komisioner KPU Rp 77.5 Miliar

TRIBUNnews.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota tak lagi resah. Setelah Komisi II DPR menyetujui dibayarkannya kekurangan uang kehormatan untuk mereka dalam Rapat Dengar Pendapat bersama KPU dan Bawaslu di Kompleks DPR.

"Terhadap kekurangan untuk pembayaran uang kehormatan totalnya sebesar Rp 77.532.000.000, Komisi II DPR RI menyetujui untuk dibayarkan dari anggaran tahapan Pemilu 2014 di APBN 2013," ujar Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo dalam rapat Senin (15/7/2013) malam.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengaku meminta agar permasalahan tidak teralokasinya amggaran tambahan untuk uang kehormatan pada tahun anggaran 2013, setidaknya tidak boleh terjadi lagi pada tahun anggaran 2014.

Sementara untuk anggaran rutin pagu indikatif tahun anggaran 2014 sebesar Rp 917.073.400.000, belum juga menampung tambahan uang kehormatan bagi Ketua dan Anggota KPU RI, Provinsi, Kabupaten atau Kota sebesar Rp 84.999.900.000.

Uang kehormatan tersebut, sambung Husni, merupakan amanah dari Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota.

Baca Juga:

Komisi II Kritik KPU Lemah Sosialisasikan Tahapan Pemilu

KPU: Pemilih Sementara Baru 177 Juta

Dicoret dari Pilgub, KPU Undang Khofifah Hadiri Undian Nomor Urut

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.