DPR Targetkan RKUHP Disahkan Sebelum Reses

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan jika DPR telah menargetkan jika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan, sebelum memasuki masa reses persidangan II tahun sidang 2022-2023.

"Ya menurut hasil komunikasi dengan Bu Ketua DPR (Puan Maharani) bahwa dalam waktu dekat kita akan rapim (Rapat Pimpinan) kan dan Insya Allah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini RUU KUHP akan disahkan di Paripurna DPR," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (25/11).

Meski telah menargetkan sebelum reses, tetapi Dasco belum bisa memastikan kapan waktu pengesahan RKUHP tersebut. Karena, proses Rapim dan Bamus masih harus dikoordinasikan waktunya dengan Pimpinan DPR dan Fraksi masing-masing partai.

"Ya mengenai jangka waktu nanti kita akan koordinasikan mengingat waktu Rapim dan Bamus itu harus di sinkronkan antara pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi dan AKD (alat kelengkapan dewan)," ujarnya.

"Surat dari Komisi III terkonfirmasi hari ini sudah masuk ke sekretariat jenderal DPR RI," tambah dia.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menyetujui draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam pengambilan keputusan tingkat pertama pada Kamis (24/11). Selanjutnya, RKHUP ini akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna mendatang.

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan, pihaknya tidak terburu-buru dalam mengesahkan RKHUP. Meskipun ada beberapa pihak yang meminta penundaan pengesahan rancangan undang-undang tersebut.

"Nanti dokter-dokter juga minta (penundaan), insinyur minta. Kemudian asosiasi hakim-hakim, insinyur yang lainnya pada minta adanya perubahan. Jadi, memang tidak menspesifikasikan pada satu profesi, tapi (RKHUP) diperuntukkan bagi seluruh masyarakat," kata Adies kepada wartawan.

Selain itu, Adies juga mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk melaksanakan Badan Musyawarah (Bamus) dan paripurna.

"Kami belum tahu (Bamusnya kapan) karena ya tergantung pimpinan DPR. Yang penting, tugas kami di Komisi III sudah kami selesaikan. Tentunya kan besok dikirim surat karena hari ini sudah selesai. Besok Komisi III akan kirim surat ke pimpinan DPR," ujar Adies.

Adapun sebelumnya, telah berlangsung rapat lanjutan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali digelar hari ini, Kamis (24/11).

Anggota Komisi III Taufik Basari alias Tobas menyatakan, rapat hari ini akan membahas isu-isu krusial seperti pasal yang menyangkut kebebasan berdemokrasi.

"Saya berharap isu-isu krusial dapat dibahas dan masukan masyarakat dapat diakomodir terutama pada pasal-pasal yang dianggap dapat mengancam demokrasi seperti pasal soal makar, penyerangan martabat Presiden, penghinaan lembaga negara dan kekuasaan umum," kata Tobas pada wartawan, Kamis (24/11).

[fik]