DPR temukan penggelembungan dana Rp 5,04 M di Kemenkum HAM

MERDEKA.COM,

Komisi III DPR memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin beserta jajarannya terkait adanya temuan penggelembungan dana pembangunan.

Berdasarkan temuan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kementerian Hukum dan HAM semester I tahun 2012, ditemukan adanya kelebihan pengembalian dana pemeliharaan, pembangunan gedung, serta perawatan senilai Rp 5.046.508.629,42.

"Kita menanyakan terkait temuan BAKN, kita ingin BAKN aktif," kata anggota Komisi III Martin Hutabarat di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (30/1).

Di tempat sama, Sekretaris Jenderal Kemenkum HAM Bambang Rantam menjelaskan kelebihan pengembalian senilai Rp 5,04 miliar tersebut. Menurutnya, adanya kelebihan dari total anggaran yang diberikan tahun 2012, karena berkurangnya jumlah pekerjaan di lapangan.

"Temuan itu benar, dan sudah dikembalikan. Seluruh rekomendasi BPK sudah dilakukan," kata Bambang.

Pengembalian tersebut dilakukan dua tahap. Pertama dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 4.886.076.557.22. Kemudian tahap dua sebesar Rp 160.322.072.20.

"Karena rekomendasinya terkait kelebihan uang negara, tentu harus dikembalikan kepada negara," terangnya.

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.