DPR Terima Nama Pengganti Lili Pintauli Siregar di KPK, Ini Bocorannya

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengungkap Presiden Joko Widodo mengirimkan dua nama calon pengganti Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK. Nama tersebut berasal dari lima nama yang tidak terpilih dari uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di tahun 2019.

Desmond menyebut salah satu nama merupakan orang Bali. Di antara lima nama yang tidak terpilih, hanya I Nyoman Wara dengan latar belakang dari BPK RI merupakan orang Bali.

"Pokoknya dua di antara itu satu orang Bali, satu siapa lagi itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

Sementara satu orang lagi adalah Johanis Tanak. Nama itu disebutkan oleh anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.

"Saya denger kan namanya Pak Johanis Tanak kalau enggak salah, sama pak Nyoman Wara kalau enggak salah ya yang dari BPK ya," kata Arsul terpisah.

Sementara itu, mengenai mekanisme pemilihannya belum ditentukan Komisi III. Sebab, Komisi III belum secara resmi menerima surat dari pimpinan DPR masih. Istana sendiri telah mengirimkan surat presiden dan telah diterima pimpinan.

Menurut Desmond, Komisi III mempertimbangkan dua cara. Pertama digelar kembali uji kelayakan dan kepatutan. Kedua, Komisi III memilih secara langsung.

Desmond berkata, sebelumnya nama-nama tersebut sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan sehingga tidak masalah dipilih secara langsung.

"Dua itu sudah diproper kita tinggal pilih, pilihannya apakah kita proper atau kita pilih. Dari pimpinan DPR belum ke komisi 3, belum kita rapatkan apakah kita proper lagi atau kita langsung kita pilih toh kedua-duanya sudah kita proper," kata politikus Gerindra ini.

Sementara itu, pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan pada Senin, 26 September. Pimpinan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi III bagaimana mekanisme pemilihan pimpinan KPK pengganti Lili.

"Jadi nanti hari Senin itu ada rapim dan kemudian penugasan kepada komisi teknis terkait, yaitu Komisi III mekanismenya diserahkan kepada Komisi III dan nanti Komisi III akan memproses," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. [fik]