DPR Tuding Peraturan KPU tentang Caleg Menyimpang

TEMPO.CO, Jakarta- Mantan Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Pemilu Arif Wibowo menilai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalegan dinilai menyimpang dari undang-undang. KPU dinilai melampaui wewenang yang diberikan undang-undang. "Tidak dapat dibenarkan jika KPU menyelundupkan norma hukum baru," kata Arif Wibowo, Sabtu, 16 Maret 2013.

Dia mencontokan pasal 19 huruf angka 4 peraturan ini. Dalam ketentuan kepala desa dan perangkat desa yang menjadi caleg harus membuat surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Padahal, kata Arif, undang-undang tidak mengatur mengenai hal ini. Menurut dia, undang-undang hanya melarang perangkat desa sebagai pelaksana kampanye.

Ketentuan lain yang dipersoalkan Arif adalah mengenai kuota 30 persen caleg perempuan. Pada pasal 27 ayat (2), peraturan ini menyatakan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalegan jika tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan. Implikasinya, KPU memberikan sanksi pembatalan seluruh calon dalam dapil tersebut. Menurut Arif sanksi ini berlebihan sebab undang-undang tidak mengatur masalah ini. "Ini berarti mengamputasi kepesertaan partai dalam dapil itu," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Arif menuturkan, jika tetap memaksakan peraturan ini, KPU sudah melanggar asas legalitas. Menurut dia, KPU seharusnya memberikan sanksi lain misalnya pengumuman kepada publik. Sanksi kepada partai politik, kata dia, seharusnya diberikan oleh masyarakat dengan tidak mendukung partai tersebut. "Bukan KPU yang memang tidak diberikan untuk memberikan sanksi itu," kata dia.

Arif menuturkan, sanksi pembatalan calon melanggar hak konstitusional partai. Selain itu, sanksi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan konflik sosial di internal partai politik. Arif menegaskan, politik afirmasi harud dilakukan secara bertahap. Jika tetap diberlakukan, dia khawatir sanksi ini bisa merusak sistem pengkaderan serta demokratisasi partai politik. "Mengingat sistem pemilu memakai sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak," ujarnya.

WAYAN AGUS PURNOMO

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.