DPRD DKI desak pembangunan gedung Karang Taruna jadi program prioritas

Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar pembangunan dan rehabilitasi gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) di berbagai wilayah menjadi program prioritas tahun anggaran 2023

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengungkapkan penyebab pembangunan dan rehabilitasi gedung SKKT selalu gagal pada tahun 2022 karena tidak dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"SKKT itu banyak di-drop karena tidak ada rumahnya (RKPD), jangan sampai tahun depan tidak terbangun lagi. Seperti di Kelurahan Galur kemarin sempat di-drop kan," kata Iman dalam rapat kerja dengan Dinas Sosial DKI di Jakarta, Rabu.

Hal senada juga diungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo yang meminta agar Dinas Sosial (Dinsos) DKI melakukan kajian untuk pembangunan di sejumlah kelurahan yang belum memiliki gedung SKKT.

"Di wilayah Jakarta Selatan banyak sekali pekerjaan rumah terkait SKKT. Ini bisa jadi perhatian untuk dibangun. Atau Dinas Sosial mulai sekarang data berapa wilayah yang perlu masuk perencanaan, agar gedung SKKT bisa didorong dan bisa masuk tahap pembangunan," ucapnya.

Selain itu, Anggara juga berharap Dinsos DKI dapat berkoordinasi dengan anggota Karang Taruna untuk mendata kegiatan apa saja yang dinilai perlu dilaksanakan dan direalisasikan dalam bentuk hibah.

"Saya berharap teman-teman karang taruna tingkat provinsi bisa didorong untuk melakukan musyawarah bersama. Cari bentuk terbaik, kegiatan-kegiatan apa saja yang nanti bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Agar bisa kita usahakan kebutuhan teman-teman di wilayah," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari mengaku akan berupaya maksimal agar pembangunan gedung SKKT di sejumlah kelurahan dapat dilaksanakan tahun 2023.

"Kami sudah siapkan rumahnya, jadi DED (Detail Engineering Design/ Desain Teknis Detail) bisa diusulkan. Nanti bisa masuk ke masing-masing SKKT. Dengan begitu anggarannya bisa ditambah," tuturnya.

Premi menjelaskan saat ini dari 267 kelurahan, bangunan SKKT baru terdapat di 125 kelurahan. Itu pun dengan kondisi 19 rusak ringan serta 22 rusak berat sehingga butuh renovasi.

"Saat ini yang sudah terdaftar dalam sistem DED SKKT ada Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Malaka Sari, dan Kelurahan Duren Sawit. Sedangkan yang akan diusulkan ada dua, Kelurahan Pondok Pinang dan Keurahan Ulujami," tuturnya.
Baca juga: 100 pemuda Karang Taruna wujudkan "liveable city" di Jakut
Baca juga: DKI alokasi stimulus Rp500 ribu per bulan untuk karang taruna
Baca juga: Karang Taruna di Jaksel memasarkan 300 kg hasil tani ke pasar modern

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel