DPRD ingin ada terobosan program untuk majukan UMKM di Jakarta

Komisi B DPRD DKI Jakarta menginginkan adanya terobosan program dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) untuk memajukan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta.


"Hal ini karena Dinas PPKUKM DKI belum memiliki terobosan program untuk memajukan UMKM dalam rancangan APBD 2023, sehingga dinas terlihat belum serius dalam membina pelaku usaha UMKM," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.


Pimpinan Komisi Bidang Perekonomian itu mengatakan Dinas PPKUKM harus menambah kuota peserta dalam program pelatihan kewirausahaan serta pemberian modal alat untuk menunjang usaha yang dipilih para peserta UMKM binaannya, sehingga tingkat pengangguran di Ibu Kota dapat ditekan.

"Dukungan sarana prasarana dilihat dari pemberian alat-alat produksi, itu juga harus terakomodir. Mudah-mudahan bisa menjadi pondasi bagi masyarakat untuk bisa sama-sama mengoptimalkan perekonomian di DKI dari para UMKM," ujarnya.


Ismail mengimbau Dinas PPKUKM tetap bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan, dengan harapan alat penunjang usaha yang telah diberikan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal.

Baca juga: DKI hadirkan fasilitas pemasaran UMKM di Dukuh Atas

Hal itu karena anggaran yang diberikan untuk program tersebut cukup besar, yakni Rp5,5 miliar untuk pelatihan "softskill", serta Rp44,29 miliar untuk pelatihan "hardskill" dan bantuan alat yang diberikan kepada para peserta.

"Di sini letak sebenarnya pendampingan itu. Untuk memastikan apakah alat itu benar-benar dipakai atau tidak. Pendampingan yang jelas, sampai mereka bisa merintis hasil usahanya itu masuk ke dalam 'e-order' juga," katanya.

Tidak hanya itu, Ismail juga meminta adanya peningkatan kualitas bazar yang diselenggarakan rutin oleh Pemprov DKI Jakarta, sebab tempat yang seharusnya jadi ajang promosi para UMKM itu dinilai masih jauh dari standar.

Dengan kata lain, lokasi bazar tidak mampu menarik pengunjung untuk datang, apalagi membeli hasil kerajinan maupun makanan yang dibuat oleh para peserta binaan Dinas PPKUKM.

"Kualitas bazar yang sering diadakan sepertinya terlalu monoton dan kurang memberikan dampak. Banyak hal yang harus diperbaiki, pendampingan dalam penyajian barang, desain tempat bazar, serta cara promosinya," ucap Ismail.

Baca juga: Pasar WhatsApp hadirkan ragam produk UKM Indonesia di Jakarta

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi B lainnya, Nur Afni Sajim, yang mengingatkan Dinas PPKUKM agar lebih serius dalam merencanakan penyelenggaraan bazar di lima wilayah Jakarta juga Kepulauan Seribu yang menggunakan anggaran Rp21,5 miliar.

"Harusnya kualitas bazar dinaikkan agar masyarakat tertarik untuk datang dan belanja. Bazar dibikin semenarik mungkin dan jangan terkesan asal-asalan," ucapnya.


Kios listrik
Sementara itu, Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menyatakan siap untuk membuka peluang lebih besar untuk para calon wirausaha mengikuti pelatihan, salah satunya, membuka kelas pelatihan kuliner dalam jumlah dua kali lipat pada 2023 dengan tambahan anggaran Rp1,9 miliar.

"Jadi, kemarin di setiap kecamatan kami melatih 200 wirausaha baru, tahun ini kami kali dua menjadi 400 (peserta). Lalu menambah kelas kuliner yang tadinya tiga kelas menampung 120 (peserta) menjadi enam kelas menampung 320 (peserta). Sedangkan kelas fesyen dan kerajinan masih tetap satu kelas," katanya.

Ratu menegaskan pihaknya akan membuat terobosan baru, yakni membuat kios listrik yang dapat berpindah tempat untuk menggelar bazar di kecamatan agar mampu menjadi daya tarik pembeli.

Baca juga: Sudin Parekraf Jakpus selenggarakan bimbingan teknis kewirausahaan

"Total di 40 kecamatan Rp8,3 miliar untuk kios listrik yang bisa jadi etalase dan 'mobile' untuk pameran. Setiap Kecamatan diberikan tiga kios dan akan kerja sama dengan koperasi Jakpreneur yang ada di kecamatan," kata Ratu.