DPRD Kota Bogor dorong harga BBM turun dengan pengalihan anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat mendorong pemerintah kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan pengalihan anggaran program nasional yang membutuhkan dana cukup besar untuk menghindari ancaman inflasi.

"Caranya bagaimana?, Ya menyisir kembali program-program yang prestisius, yang besar dan memakan anggaran besar serta sifatnya tidak mendesak untuk kemudian dialihkan pada penanganan masalah BBM. Contohnya, Ibu Kota Negara, kereta cepat, beberapa infrastruktur yang lain. Saya kira itu penting, tapi belum mendesak," kata Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto di Kota Bogor, Senin.

Ia memaparkan penyesuaian harga BBM yang naik cukup tinggi hampir 35 persen di tengah ekonomi masyarakat yang terpuruk ditempa pandemi COVID-19 selama dua tahun akan memperlambat pemulihan.

Menurut Atang, justru pengalihan subsidi BBM ke bantuan sosial (bansos) untuk kelompok masyarakat kurang tepat, mengingat yang terdampak atas kenaikan harga BBM adalah semua lapisan.

Selain itu, kata dia, anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terbatas sehingga sasaran penerima pun belum tentu merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah pusat menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu/bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan.

Ada juga anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.

Pemerintah pusat juga telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 2 persen anggaran dana alokasi umum (DAU) untuk disalurkan sebagai bantuan sosial (bansos) di bidang transportasi, bagi sopir angkutan umum, ojek daring (online), UMKM dan nelayan. Pemerintah daerah diminta pula menyisihkan biaya tak terduga (BTT) untuk mengendalikan inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum baik jasa maupun barang.

Atas instruksi itu, Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan Rp4,6 miliar dari dana alokasi umum (DAU) untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Bansos tersebut direncanakan akan diberikan kepada sopir angkot, ojek online dan UMKM.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor pun telah mendata sebanyak 2.200 sopir angkot berkartu tanda penduduk (KTP) di daerahnya telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah setempat.

Sementara, PT Pos Indonesia Cabang Bogor menyalurkan BLT BBM tahap I dan II sebesar Rp300 ribu serta Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) Rp200 ribu sekaligus kepada 323.334 keluarga penerima manfaat (KPM) di kota dan Kabupaten Bogor mulai Selasa (6/9) hingga akhir September 2022.

Kemudian, untuk bantuan subsidi upah (BSU) dan anggaran BTT masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Atang mengungkapkan melihat situasi yang bergelojak dari masyarakat, alangkah baiknya jika BBM kembali diturunkan dan pemerintah dapat mencari solusi lain dengab pengalihan anggaran program pembangunan yang besar untuk mensubsidi BBM.

Hanya saja, kata dia, regulasi yang membatasi pembelian BBM bersubsidi diperkuat agar keluhan pemerintah soal 70 persen subsidi bahan bakar minyak yang dinikmati masyarakat mampu dapat teratasi.

"Saya kira itu dibuat regulasi saja, bukan berarti ketika ada tikus makan di lumbung, kemudian lumbungnya dibakar semua. Tetapi diselesaikan masalah pemerintah di dalam mengawasi ketidaktepatan distribusi BBM bersubsidi," demikian Atang Trisnanto.

Baca juga: DPRD Bogor setujui raperda lindungi masyarakat dari pinjaman daring

Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor nilai BLT minyak goreng tidak tepat

Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor sayangkan BLT 2.800 warga dibatalkan Dinsos


Baca juga: Peneliti sebut wisata halal adalah konsep pariwisata futuristik