DPRD Kutai Timur Sahkan Dua Peraturan Daerah

Sangatta (ANTARA) - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, mengesahkan dua peraturan daerah yakni Perda Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan APBD Tahun 2011 dan Perda tentang Pengolaan Sampah dan Kebersihan.

Rapat paripurna pengesahan dua Peraturan Daerah (Perda) yang dipimpin Ketua DPRD Alfian Aswad di Gedung DPRD Kutai Timur, Rabu (19/9), dihadiri wakil bupati Ardiansyah Sulaiman, dan para asisten, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsur Muspida.

Anggota DPRD yang bergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) dua raperda, secara bergantian menyampaikan hasil kerjanya di hadapan Pemkab dan ketua serta dan aggota DPRD, yakni hasil kerja pansus 1 disampaikan Mansur dan hasil kerja pansus disampaikan Harpandi.

Hasil kerja Pansus 1 yang disampaikan Mansur, dijelaskan, bahwa dalam melakukan pebahasan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah pada APBD 2011, 1 terdapat sisa anggaran mencapai Rp370 miliar.

"Sisa anggaran atau silva tahun 2011 yang mencapai Rp370 miliar itu, diharapkan agar kedepan perlu dilakukan perencanaan anggaran secara komprehensif," katanya.

Menurut Mansur yang menjadi juru bicara Pasus 1, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar berupaya kembali meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebab, tahun 2011 terjadi penurunan sebesar Rp57,1 miliar.

"Tahun Anggaran 2010 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp62,9 miliar, sehingga terjadi penurunan tahun 2011 hanya sebesar Rp57,1 miliar. Hal ini perlu kerja keras terutama SKPD terkait Dinas Pendapatan," ujarnya.

Terkait aset daerah, menurut Mansur yang menjabat wakil ketua Pansus 1, bahwa untuk sementara pihaknya mendapat laporan tahun 2012, Pemkab Kutai Timur memiliki aset mencapai Rp50 Triliun lebih.

Dari angka sementara aset Pemkab sebesar Rp50 triliun itu, asset terbesar adalah jalan dan Jaringan mencapai Rp1,75 triliun. Sedangkan untuk aset Gedung dan Bangunan mencapai Rp1,30 triliun dan aset tanah mencapai Rp1,16 Triliun, ujar dia didepan undangan.

Untuk nilai kewajiban hingga 31 Desember 2011 sebesar Rp129,34 miliar, masing-masing terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga Rp1,87 miliar, Utang jangka pendek Rp81,17 miliar dan Utang jangka panjang Rp46,78 miliar.

Sedangkan Harpandi, yang menyampaikan laporan Pansus 2 tentang Raperda Sampah menyebutkan pengelolaan sampah yang jadi permasalahan selama ini perlu dilakukan dengan baik, sehingga tidak memengaruhi lingkungan.

"Penanganan sampah tersebut, akan berada di bawah koordinasi Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, dan pelaksanaan teknis akan diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup)," katanya.(rr)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.