DPRD minta Disdik DKI investigasi kewajiban gunakan jilbab di sekolah

Sehubungan dengan adanya kewajiban pelajar memakai jilbab di sekolah negeri, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan investigasi atas peraturan tersebut.

"Laporan tentang ada sekolah negeri yang mewajibkan pemakaian hijab harus ditangkap serius oleh disdik (dinas pendidikan). Segera dilakukan investigasi apakah aduan itu benar. Karena sekolah, apalagi sekolah negeri harus bebas dari diskriminasi," kata Anggara di Jakarta, Rabu.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta itu berharap Disdik DKI Jakarta dapat berperan aktif dalam memberantas tindak diskriminasi.

Menurut dia harus ada pengawasan terhadap indikasi-indikasi diskriminasi dan intoleransi di sekolah karena jika dibiarkan berkembang akan berbahaya bagi generasi masa depan bangsa.

Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi tempat menciptakan peserta didik dengan karakter toleran. Karena apapun pelajaran yang diberikan, akan menjadi karakter dari anak-anak tersebut.

"Sekolah bukan hanya untuk mendidik secara akademik tapi yang terpenting menciptakan peserta didik yang berkarakter baik, salah satunya menjadi manusia yang toleran," tutur Anggara.

Sebelumnya, anggota DPRD fraksi PDIP Ima Mahdiah mengungkapkan dirinya sempat bertemu dengan anak SD yang tidak mampu membeli seragam sekolah.

Dari pertemuan tersebut, dia mengaku heran lantaran baju seragam sekolah negeri saat ini panjang-panjang.

Bahkan dia juga sempat menemui anak SMP yang dipaksa gurunya untuk mengenakan hijab.

"Juga saya temui anak SMP Negeri belum siap pakai jilbab tapi dipaksa gurunya secara lisan dibilang yang tidak pakai jilbab hanya non muslim. Padahal ini sekolah negeri, bahkan ada yang sudah beli seragam biasa disuruh ganti dan akhirnya jadi beli lagi kena biaya lagi," katanya di Instagram @ima.mahdiah pada Juli silam.

Ima pun mengungkapkan memaksa anak memakai hijab seharusnya tidak dibenarkan. Namun lain halnya apabila memang si anak mau mengenakan hijab.

"PR (Pekerjaan Rumah) dunia pendidikan untuk menjaga kebinekaan," katanya.
Baca juga: Pemkot Jakbar bantah wajibkan siswi SMP pakai jilbab
Baca juga: Pemkot Jakbar ajak 17 sekolah tergabung dalam Satgas Santun
Baca juga: Polisi putus tradisi tawuran sekolah di Jakbar lewat penyuluhan

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel