DPRD minta Pasar Jaya tindaklanjuti keluhan terkait Pasar Tanah Abang

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Perumda Pasar Jaya segera menindaklanjuti keluhan pedagang di Blok G Pasar Tanah Abang (Jakarta Pusat) terkait penanganan kebersihan, keamanan, ketertiban hingga proses revitalisasi yang sempat terhambat karena COVID-19.

"Ada dua langkah yang harus segera dilakukan, jangka pendek merumuskan kesepakatan bentuk relaksasi, mengoptimalkan pendataan pedagang," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail di Jakarta, Senin.

Untuk jangka menengah dan panjang, kata dia, segera dirumuskan dan disosialisasikan syarat dan ketentuan pedagang yang berhak menempati tempat usaha baru dan harus transparan.

Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI itu juga menyarankan agar dibentuk tim untuk mengawal proses pendataan pedagang untuk mendapat Tempat Penampungan Sementara (TPS) hingga terealisasinya proses revitalisasi pasar pada 2023.

"Kami sarankan untuk membentuk tim bagi pemulihan pasar Blok G yang unsurnya terdiri dari pedagang dan Pasar Jaya, agar bisa kita kawal bersama," kata Ismail.

Baca juga: TransJakarta uji coba bus listrik rute Kampung Melayu - Tanah Abang

Sekretaris Komisi B Waode Herlina berharap revitalisasi segera dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah diucap Pasar Jaya, yakni dimulai paling lama tiga bulan mendatang mengingat pandemi COVID-19 sudah mengalami perbaikan.

"Harapannya kami minta waktu dalam tiga bulan ada perkembangan pembangunan yang sempat tertunda. Data harus segera,l agar (pedagang) yang eksisting mendapat haknya menjadi skala prioritas (mendapat kios di TPS)," tutur Waode.

Berdasarkan keterangan DPRD DKI,
Komisi B DPRD menampung berbagai macam keluhan pedagang Blok G Pasar Tanah Abang, mulai dari kelayakan lokasi berdagang, pemenuhan hak, hingga menagih janji revitalisasi.

Ketua Koperasi Pasar Blok G Tanah Abang, Heri menuturkan, lokasi pedagang hingga saat ini sudah tidak layak, mengingat janji Perumda Pasar Jaya untuk merevitalisasi sejak 2019 lalu tak kunjung terlaksana, bahkan TPS yang diiming-imingkan pun tak ada tindaklanjutnya.

"Masalah gedung pasar Blok G yang dibangun tahun 1987, sudah 30 tahun lebih. Bangunan ini sudah tidak layak," katanya.

Pihaknya pernah dijanjikan direksi Pasar Jaya tahun 2019 akan dipindahkan ke tempat penampungan karena ingin direvitalisasi. "Tapi sampai saat ini belum terwujud," ujar Heri.

Baca juga: Menjelang Ramadhan, Satpol PP Jakpus jaga ketat kawasan Tanah Abang

Keluhan juga diutarakan oleh Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Kambaruddin Manday yang menyampaikan bahwa omzet pedagang turun drastis karena sulitnya akses untuk menuju Blok G, nserta tidak terpeliharanya lingkungan sekitar pasar.


Akibatnya calon pembeli enggan untuk berkunjung, ditambah adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menambah sepi pasar.


“Semua akses diputus. Seakan pasar mati. Belum ada solusi, ditambah lagi 2020 ada COVID-19. Pasar ditutup hingga benar-benar tidak ada pemasukan," katanya.

Sekretaris Koperasi Tanah Abang, Desmawita juga mengutarakan sejumlah keluhan yang dialaminya, terutama maraknya tindak kriminal dan asusila di pasar Blok G seperti premanisme, penodongan, pencurian, narkoba, tuna wisma atau gelandangan yang bebas berkeliaran dan tidur di depan toko sehingga pembeli enggan untuk berbelanja.

"Seringkali kios pedagang dibobol dan dicuri barang dagangannya, bahkan sampai besi pajangan juga ludes dan ini terjadi di lantai satu dan lantai dua. Ada Satpam tetapi tidak mengawasi dan menjaga dengan baik," katanya.

Baca juga: Tanah Abang ramai, pedagang khawatir kasus COVID-19 meningkat

Pedagang juga mengeluhkan adanya tagihan retribusi yang meminta pelunasan secara penuh dan hanya memberi tenggat waktu sampai akhir Oktober 2022 saja dengan tujuan untuk melakukan pendataan dan registrasi.

Padahal saat pandemi COVID-19 mereka diimbau untuk menutup toko. Adapun retribusi rutin yang dikenakan yakni mulai Rp100 ribu sampai Rp113 ribu per bulan sesuai luas toko.

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Tri Prasetyo Utama menyampaikan pihaknya masih menggodok sejumlah usulan untuk meringankan retribusi yang harus dibayarkan para pedagang serta untuk mengetahui data pedagang yang masih aktif untuk diprioritaskan mendapat kios di TPS yang bakal dibangun sebelum revitalisasi dilaksanakan.

Pihaknya sudah menyiapkan mekanisme berupa relaksasi yang bentuknya berupa potongan atau diskon, ataupun dengan perpanjangan cara bayar.

"Kita akan tawarkan agar bisa diangsur secara beberapa waktu ke depan, atau bila dibayarkan secara kontan akan diberikan semacam diskon atau potongan," kata Tri.