DPRD Palu minta alokasi APBD 2021 fokus untuk pendampingan UMKM

Royke Sinaga
·Bacaan 1 menit

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu meminta pemerintah Pemerintah Kota agar memfokuskan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 salah satunya untuk pendampingan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Wakil Ketua DPRD Palu Rizal Dg Sewang selama ini Pemkot Palu memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM tanpa mendampingi mereka dalam memanfaatkan bantuan tersebut.

"Akhirnya banyak pelaku UMKM yang mendapat bantuan usaha tapi usahanya tidak berkembang karena tidak mendapat pendampingan,"katanya, Selasa.

Bantuan kelompok usaha bersama (kube) dari Pemkot Palu yang sebatas hanya memberikan banyak tanpa mendampingi kelompok usaha agar dapat berkembang. Demikian juga dengan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta bagi pelaku UMKM.

"Kalau Pemkot Palu melakukan penilaian kepada mereka mulai dari pemberian bantuan, pelatihan hingga membantu memastikan produk mereka pasti UMKM di Palu dapat bangkit. Saya harap itu menjadi perhatian utamanya Dinas Koperasi dan UMKM dalam APBD 2021,"ucapnya.

Ia yakin jika UMKM di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu dapat bangkit dan bersaing dengan produk dari luar Palu bahkan luar negeri akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah utamanya perekonomian masyarakat.

"Saya yakin tingkatan kejahatan akibat banyaknya pengangguran dapat turun jika UMKM kita bangkit dan bersaing karena yang menganggur mendapat pekerjaan,"tambahnya.

Rizal mengatakan selain itu, yang paling penting dilakukan oleh Pemkot Palu adalah mengarahkan para pelaku UMKM agar menghasilkan produk berbahan baku lokal seperti daun kelor maupun kayu rotan dan berkualitas baik dari segi bahan baku maupun pengemasannya .