DPRD Penajam Paser Utara minta Pusat utamakan pekerja lokal di IKN

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, minta Pemerintah Pusat mengutamakan tenaga kerja lokal dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Hartono Basuki di Penajam, Rabu, mengatakan Badan Otorita IKN Nusantara bakal membutuhkan ratusan ribu pekerja untuk membangun IKN Nusantara, yang wilayahnya meliputi sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Pembangunan ibu kota baru segara dilakukan pada semester kedua tahun ini (2022), kami harap tenaga kerja lokal diutamakan" ujarnya.

Berdasarkan informasi yang didapat Hartono, "Pemerintah Pusat akan merekrut sekitar 150.000 sampai 200.000 tenaga kerja untuk pembangunan ibu kota baru."

Jumlah tenaga kerja yang bakal direkrut tersebut melebihi jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara sekitar 180.000 jiwa.

Badan Otorita IKN Nusantara bakal menampung ratusan ribu pekerja lapangan untuk membangun ibu kota baru di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yakni, Kecamatan Sepaku yang telah ditetapkan sebagai lokasi IKN Nusantara.

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara berencana menemui Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono untuk menyampaikan memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Dalam pertemuan dengan Kepala Badan Otorita IKN Nusantara nanti, pihaknya akan mengajak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemerintah Pusat, katanya, harus mengutamakan masyarakat lokal setiap perekrutan tenaga kerja, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam struktur Badan Otorita IKN Nusantara.

Dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan, menurut dia, tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diakomodasi di IKN Nusantara.

"Kami minta Badan Otorita IKN Nusantara bisa rekrut tenaga honorer sesuai spesifikasi pendidikan dan kemampuan karena tenaga honorer di lingkungan pemerintah kabupaten sekitar 3.000 orang dan berdampak besar kalau ada penghapusan," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Pusat diminta beri kompensasi peralihan aset di Penajam

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Penajam catat aset di lokasi IKN hindari sengketa

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel