Dua Ormas Islam Dukung RUU Ormas

Jakarta (ANTARA) - Dua organisasi kemasyarakatan Islam, yakni Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia dan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Indonesia, mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Ormas yang saat ini tengah dibahas di Panitia Khusus DPR RI.

"RUU ini sangat diperlukan untuk mengatur ormas-ormas yang ada. Namun, RUU ini perlu diperbaiki lagi. Jangan sampai RUU ini menunjukkan kelemahan intelektual bangsa ini," kata Ketua Umum PB Pelajar Islam Indonesia (PII) Randi Muchariman dalam Diskusi "Polemik Seputar RUU Keormasan" di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ada beberapa kekurangan dan kelebihan dalam draf RUU Ormas itu. Kekurangannya, antara lain, RUU itu menunjukkan keinginan negara untuk dapat mengontrol dengan lebih kuat kepada ormas.

"Pengontrolan itu wajar karena itulah fungsi negara. Akan tetapi, terlalu banyak mengatur internal ormas akan mengganggu dinamisasi suatu ormas," katanya.

Selain itu, RUU itu tak didasarkan atas penelitian sosiologis yang matang, dan pemerintah kurang menunjukkan komitmen yang akan membangun stabilitas dalam dinamika antara ormas dan pemerintah.

Kelebihan yang ada dalam RUU Ormas itu, kata Randi, antara lain, RUU itu mengatur ormas asing, mengatur pengelolaan konflik masyarakat, dan mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan ormas.

Ketum PP GPI Rahmat Kadri mengatakan hal senada. Ia menegaskan bahwa RUU itu diperlukan untuk mengatur keberadaan ormas-ormas yang ada.

"Bagi kami, ada atau tidaknya RUU tidak akan berpengaruh bagi kami," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mengatakan bahwa bentuk ormas sebenarnya tidak dikenal dalam kerangka hukum yang benar karena ormas dinilai merupakan kreasi rezim Orde Baru.

Oleh karena itu, UU Ormas lahir dengan semangat mengontrol dan merepresi dinamika organisasi masyarakat karena juga memuat ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif tanpa mensyaratkan proses pengadilan yang adil dan berimbang.

Ia mengemukakan bahwa bentuk ancaman yang dibangkitkan kembali dalam RUU Ormas ini adalah "Dalam hal peringatan tertulis kedua dan/atau peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tidak dipatuhi, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan" {Pasal 62 Ayat (7)}.

Selain itu, kata dia, RUU Ormas dinilai akan mengembalikan politik sebagai panglima karena akan menyeret seluruh bentuk organisasi sosial, keagamaan, hingga kemanusiaan ke ranah politik di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik.

"Indonesia adalah negara hukum, pendekatan hukum yang perlu dikedepankan," katanya.


Tidak Mengontrol



Ketua Pansus RUU Keormasan A. Malik Haramain mengatakan bahwa kehadiran RUU Ormas bukan untuk mengontrol atau mengendalikan ormas, melainkan hanya mengatur ormas yang sudah ada.

Menurut dia, UU Ormas diperlukan untuk menganti UU yang lama karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ini diperlukan untuk menjamin warga untuk mendapatkan hak untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945.

"Kebebasan ini juga harus dibatasi dengan diatur undang-undang agar kebebasan ormas tidak mengganggu organisasi lain," katanya. (ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.