Dubes Ukraina nilai posisi G20 sangat menentukan penyelesaian konflik

Duta Besar Ukraina untuk Republik Indonesia Vasyl Hamianin menilai posisi G20 sangat menentukan untuk mengupayakan penyelesaian konflik di Ukraina karena forum tersebut mencerminkan representasi negara–negara yang ada di dunia.

Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Meskipun agenda utama G20 adalah bidang ekonomi, G20 tak dapat dipisahkan dari berbagai situasi atau permasalahan yang sedang melanda dunia saat ini, seperti ketahanan pangan, keamanan energi, hingga logistik.

Dengan demikian, ia berharap agar G20 dapat mendorong upaya untuk mengakhiri konflik dengan segera. Ukraina percaya bahwa G20 bisa melakukan berbagai langkah strategis penyelesaian konflik yang diperlukan dengan mempertimbangkan kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara anggota.

Pemerintah Ukraina pun memberikan apresiasi kepada Presiden Indonesia yang telah mengundang Presiden Ukraina untuk menghadiri Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada bulan November 2022 mendatang, serta dukungan Indonesia melalui berbagai upaya agar konflik berakhir dan bantuan kemanusiaan yang telah disalurkan kepada masyarakat di Ukraina.

Hamianin turut menginformasikan terkait situasi di Ukraina saat ini, di mana salah satu imbas konflik adalah adanya lebih dari 10 juta orang yang menjadi pengungsi dan displaced person. Meski begitu, situasi saat ini mulai berangsur membaik, khususnya di Ibu kota Kyiv dengan lebih dari 40 kedutaan besar negara sahabat sudah kembali beroperasi di sana.

Pihak Ukraina juga mencatat imbas konflik lainnya yaitu sulitnya untuk melakukan ekspor sekitar 22 juta ton gandum asal Ukraina karena terhambatnya akses keluar masuk pelabuhan. Kebanyakan pengiriman komoditi gandum tersebut menggunakan kapal laut dan agak sulit mengirimkannya melalui jalur darat.

Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga menyampaikan posisi Pemerintah Indonesia bahwa konflik di Ukraina harus segera dihentikan agar kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina dapat dihormati, sesuai prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional.

Pemerintah RI secara konsisten menyampaikan posisi tersebut di berbagai pertemuan penting baik dalam maupun luar negeri, serta siap mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah Ukraina. Dalam berbagai pertemuan dimaksud Indonesia juga menyampaikan kekhawatiran terkait penanganan krisis kemanusiaan sebagai dampak dari konflik.

Dalam pertemuan yang digelar di Kemenko Perekonomian itu, Airlangga didampingi oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutia Hafid dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Pambudi, sementara Duta Besar Hamianin didampingi Sekretaris I Kedubes Ukraina di Jakarta.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel