Duduk Perkara Manipulasi Izin Ekspor CPO Pejabat Kemendag bikin Minyak Goreng Langka

·Bacaan 2 menit

Merdeka.com - Merdeka.com - Indrasari Wisnu Wardhana resmi ditetapkan tersangka kasus pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya termasuk minyak goreng. Akibat, dibukanya kran ekspor, produk minyak goreng di dalam negeri menjadi langka.

Saat itu Indrasari menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan. Disinyalir ia melakukan pembiaran yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.

Jakasa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah mengungkap duduk perkara kasus ekspor CPO yang menjerat pejabat Kemendag.

Febrie klaim kasus tersebut telah diusut penyidik Kejagung saat masa-masa awal mula kelangkaan minyak goreng yakni sekitar Tahun 2021 awal.

"Kalau dilihat dari surat perintah penyidikan 4 April 2022 terlihat singkat. Sebenarnya tidak singkat. Sejak awal terjadi kelangkaan 2021, terutama Januari, Februari, Maret sudah mulai kami selidiki," kata Febrie dalam jumpa persnya, Jumat (22/4).

Saat itu, penyidik menyaksikan betapa sulitnya minyak goreng didapatkan, bahkan sampai ada masyarakat yang gulung tikar karena usahanya tutup.

"Posisi kasus ini intinya ada kebijakan pemerintah untuk melindungi menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjaga," ungkapnya.

Yang dimaksud Febrie ialah Keputusan Mendag No.129 dan diubah menjadi Permendag 170 di bulan Maret 2022.

"Yang intinya apabila akan dilakukan ekspor maka bagi perusahaan-perusahaan (ekrpotir) tersebut diwajibkan untuk memenuhi DMO (Domestic Market Obligation atau kebutuhan dalam negeri) sebesar 20 persen dan sebesar 30 persen di ketentuan kedua yaitu 170 Tahun 2022 dari Kemendag," beber Febrie.

Setali tiga uang, saat kelangkaan minyak goreng terjadi, penyidik Kejagung lantas mengamati ekspor CPO dalam negeri.

"Bagaimana ekspor yang dilakukan sehingga kita dapat memastikan 20 atau 30 persen barang tersebut ada," katanya.

Ekspor Jalan saat Terjadi Kelangkaan

Namun, kata Febrie, hasil pengamatan Kejagung, ekspor CPO terus berjalan di tengah kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.

"Sehingga Kejaksaan melakukan penelusuran, lakukan penyelidikan maka telah ditemukan alat bukti yang cukup bahwa persetujuan ekspor dikeluarkan Kemendag khususnya oleh dirjen (tersangka) dilakukan dengan cara melawan hukum," bebernya.

"Atau realnya kita ketahui DMO tersebut tidak terpenuhi secara nyata, sehingga minyak goreng tidak ada di pasaran," sambungnya.

Febrie menegaskan saat izin ekspor dikeluarkan namun, praktik di lapangan DMO tidak terpenuhi maka dapat dipastikan seluruh syarat yang diajukan ada tindakan manipulasi.

"Ketika izin ekspor yang yang diloloskan tersebut pada kenyataannya DMO tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan seluruh syarat yang diajukan ada tindakan manipulasi," tegasnya. [rhm]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel