Dugaan Lelang Jabatan Manajer Timnas U-19 dan Salah Langkah PSSI

Robbi Yanto
·Bacaan 3 menit

VIVA – Bagai petir di siang bolong, isu lelang jabatan manajer Timnas Indonesia U-19 menggelagar menggegerkan publik sepakbola nasional.

Masyarakat pecinta sepakbola Indonesia sedang berharap-harap bercampur kesal kapan kompetisi Liga 1 2020 kembali dilanjutkan. Namun yang didapat tak sesuai keinginan, kepercayaan kepada PSSI malah perlahan makin berkurang.

Isu tak sedap muncul dari dapur PSSI. Kepulan asap berbau suap menyengat menghampiri persiapan Tim Nasional (Timnas) menuju Piala Dunia U-20.

Diduga ada praktik jual beli jabatan manajer Timnas Indonesia U-19. Posisi ini memang terbilang seksi lantaran bakal digelarnya Piala Dunia U-20 di Tanah Air sendiri.

Kronologi lelang jabatan ini pertama kali diungkap oleh wartawan senior Joseph Erwiyantoro di akun media sosialnya. Ya, dia memang sering mengkritisi kebijakan-kebijakan PSSI lewat tulisan-tulisannya. Hingga kemudian tersebar luas di media sosial.

Dalam tulisannya, ia menyebut, tokoh sepakbola asal Palembang, Sumatera Selatan sekaligus Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, Dodi Reza Alex Noerdin sudah membayar sekitar Rp1 miliar.

Proses lelang jabatan dilakukan lewat pertemuan sampai empat kali antara pihak PSSI dan Dodi. Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan bahkan juga disebut-sebut terlibat. Iwan Bule, begitu ia karib disapa, disebut ikut hadir dalam pertemuan ketiga antara pihak Dodi dan PSSI.

Erwiyantoro menegaskan untuk membongkar kasus jual beli jabatan ini sudah terang benderang siapa yang terlibat. Ia berharap skandal yang melibatkan ketua PSSI dan Dodi Alex Murdin akan ditindaklanjuti ke proses hukum.

"Yang terlibat sudah jelas, ketumnya juga terlibat langsung. Menpora dalam kapasitasnya sebagai Ketua INAFOC bisa memecat mereka-mereka yang terlibat," tegas Erwiyantoro.

Dia juga mengkritisi pernyataan Plt Sekjen PSSI Yunus Nusi dalam keterangan persnya yang memastikan Badan Yudisial PSSI akan memanggil dua nama yang tertulis dalam kwitansi yang diduga sebagai perjanjian lelang jabatan itu yakni Achmad Haris dan Djoko Purwoko.

Menurut Erwiyantoro, PSSI salah langkah dan cara itu tak bisa digunakan. Pasalnya, Badan Yudisial bentukan PSSI yang bertugas sebagai komite etik, komite banding, dan komite disiplin itu tidak mungkin bisa menindaklanjuti kasus ini karena sampai hari ini belum ada surat tugasnya.

"Komisi Yudisial itu sudah dikukuhkan oleh KONI, tapi hingga sekarang belum ada surat tugasnya. Gimana mereka bisa bekerja," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Zainudin Amali mengenai dugaan lelang jabatan ini. Amali mengatakan pemerintah tak ingin terlalu ikut campur dengan urusan federasi. Namun, dia tetap menanyakan perkembangan isu tersebut.

"Jadi saya ingin sampaikan karena kita tahu bahwa hal yang menjadi urusan internal federasi, pemerintah tentu tak akan masuk terlalu dalam," ujar politikus Golkar tersebut kepada wartawan.

Amali memiliki alasan kuat untuk ikut mengetahui perkembangan isu ini. Sebab, segala urusan Timnas untuk Piala Dunia U-20 2021 dibiayai oleh negara.

"Tapi, karena menyangkut Timnas ini dibiayai pemerintah melalui APBN dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kemenpora, tentu kami punya kepentingan," kata Zainudin.

Amali juga meminta kepada PSSI untuk mengambil tindakan tegas dalam menangani isu tersebut. Pasalnya, ini bukan masalah kecil dan berpotensi merusak nama baik PSSI.

"Kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman PSSI melalui Wakil Ketua Umum PSSI untuk menentukan langkah-langkah dan mereka berjanji dilakukan investigasi terhadap kejadian itu dan segera diumumkan pada publik hasil investigasinya itu," ucapnya.

"Saya kira tunggu saja karena kami mau semua organisasi olahraga baik PSSI maupun cabor-cabor lain, saya ingin olahraga Indonesia tata kelolanya baik, bersih dan tak ada campur apa-apa," tegasnya.

Namun, isu ini perlahan menghilang lantaran FIFA resmi membatalkan Piala Dunia U-20 2021. Alasannya tak lepas dari situasi pandemi virus Corona COVID-19 yang tak kunjung mereda. Dan itu berdampak pada pembatasan perjalanan internasional.

Biro Dewan FIFA dalam pernyataanya, sekaligus menunjuk Indonesia dan Peru sebagai tuan rumah edisi 2023. Meski begitu, ini tentu bukan jadi alasan kasus dugaan lelang jabatan manajer timnas hilang ditelan bumi.