Dugaan Mata-mata Jerman di Markas FPI, Jokowi Bisa Tiru SBY

Dedy Priatmojo, Zahrul Darmawan (Depok)
·Bacaan 2 menit

VIVA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyoroti pernyataan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem, Farhan, yang menyebut bahwa perwakilan Kedutaan Besar Jerman yang bertandang ke Markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan beberapa waktu lalu itu bukan staf atau pegawai Kedutaan/Departemen Luar Negeri Jerman.

Berdasarkan data yang diperoleh Farhan, identitas perempuan perwakilan Jerman yang datang ke markas FPI itu bernama Suzanhol, tercatat sebagai pegawai Badan Intelijen Jerman (BND).

"Bila info ini benar, ini tentunya merupakan insiden besar dalam hubungan antara Jerman dan Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Desember 2020.

Hikmahanto menjelaskan kegiatan intelijen yang dilakukan oleh suatu negara seharusnya tidak terungkap oleh pemerintah setempat. "Bila terungkap maka negara setempat akan melakukan tindakan yang tegas terhadap negara yang melakukan mata-mata," ujarnya

Dia mengungkapkan, agen intelijen Jerman yang terekam di kamera sosial media tidak cukup hanya dipulangkan oleh Kedubes Jerman. Bahkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak cukup dengan memanggil Dubes ad interim Jerman.

"Kemlu tidak seharusnya menerima alasan Dubes ad interim secara naif. Kemlu harus melakukan protes keras bila perlu Dubes Jerman diusir (persona non grata) dari Indonesia," tuturnya

Ia menilai insiden ini jangan sampai dipersepsikan publik kalau Kemlu dibawah pemerintahan Jokowi tidak setegas Kemlu di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, insiden serupa juga pernah terjadi di era Presiden SBY dan pemerintah bertindak tegas.

"Di era pemerintahan SBY saat mata-mata Australia diduga melakukan penyadapan para pejabat tinggi maka SBY memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Australia dan membekukan sejumlah kerjasama Indonesia Australia," ungkapnya.

Menurut Hikmahanto, ketegasan perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan pernah berkompromi dengan tindakan mata-mata oleh negara asing yang terkuak. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menolak campur tangan negara lain dalam urusan domestik Indonesia.

"Bagi masyarakat Indonesia kewaspadaan perlu ditingkatkan agar bangsa ini tidak mudah di adu domba dan terbelah oleh tangan-tangan asing," imbaunya.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Jerman di Jakarta enyampaikan pernyataan resmi untuk menanggapi isu yang beredar beberapa hari terakhir mengenai kunjungan salah satu diplomatnya ke markas FPI di Petamburan.

Dalam klarifikasinya, Kedubes Jerman memastikan pegawainya yang datang ke Markas FPI bertindak atas inisiatif sendiri, dan bukan atas perintah dari pimpinan Kedutaan Besar Jerman.

Kedatangan seorang pegawai Kedubes Jerman ke markas FPI dilakukan sehubungan dengan adanya pemberitahuan mengenai demonstrasi pada 18 Desember lalu. Pegawai itu berusaha untuk mendapatkan gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan yang bersangkutan, karena demo dapat melintasi kawasan kedutaan.

"Pegawai tersebut bertindak atas inisiatif sendiri, tanpa koordinasi dengan pihak kedutaan," tulis keterangan resmi Kedubes Jerman, Senin 21 Desember 2020.

Terkait beredarnya isu ini, Kedubes Jerman menyesali kesan yang ditimbulkan peristiwa ini di mata publik dan memastikan tidak ada tujuan politis apa pun di balik kunjungan tersebut.

"Pernyataan lain yang bertentangan dengan ini tidak sesuai dengan fakta. Kedutaan Jerman menentang segala upaya untuk menginstrumentalisasi kejadian ini demi tujuan politis," lanjut pernyataan itu.