Dukung PEN, Menteri PUPR usulkan tambahan anggaran Rp2,5 triliun

Ahmad Buchori
·Bacaan 2 menit

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran Rp2,5 triliun dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lewat perluasan padat karya tunai.

"Dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, saat ini dilakukan pembahasan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan perihal rencana tambahan anggaran sebesar Rp2,5 triliun," ujar Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Dalam paparannya, Menteri PUPR menyampaikan bahwa usulan penambahan anggaran itu rencananya akan digunakan untuk perbaikan tanggul, normalisasi dan pemeliharaan sungai sebesar Rp600 miliar. Kemudian untuk revitalisasi drainase, perbaikan lereng dan jembatan, bronjong, dan perkerasan bahu sebesar Rp800 miliar.

Lalu bagi kegiatan Pamsimas atau SPAM Perdesaan dan Sanitasi Perdesaan sebesar Rp500 miliar, dan pembangunan rumah khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp600 miliar.

Kementerian PUPR pada tahun ini melakukan penghematan atau refocusing terhadap anggaran di mana terjadi perubahan pagu dari Rp149,81 triliun menjadi Rp134,89 triliun.

Kendati demikian untuk anggaran program Padat Karya tunai, alokasi anggaran program itu mengalami kenaikan dari Rp12,18 triliun menjadi Rp23,24 triliun.

Kementerian PUPR tidak mengurangi alokasi anggaran bagi program Padat Karya Tunai dalam langkah-langkah penghematan yang dilakukan oleh kementerian tersebut pada tahun ini.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan minta agar Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) padat karya proyek infrastruktur bisa dilanjutkan hingga Mei 2021 untuk mendukung daya beli masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri nanti.

Luhut ingin agar program ini bisa direalisasikan hingga April dan Mei 2021 sehingga ketika memasuki Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, para pekerja dari program padat karya dapat memiliki uang untuk membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan di hari Lebaran.

Dengan begitu, daya beli masyarakat akan mulai menggeliat karena mereka memperoleh penghasilan bulanan dan tidak berharap dari bantuan sosial (bansos) seperti sebelumnya.

Baca juga: Dukung PEN, PUPR segera tuntaskan revitalisasi Pasar Pariaman Sumbar

Baca juga: Kementerian PUPR dorong pemanfaatan produk rakyat dukung PEN