Dunia Mengecam Masalah HAM di Korea Utara

Liputan6.com, Pyongyang - Majelis Umum AS mengutuk "pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, meluas dan tersebar luas di Korea Utara" dan pengalihan sumber dayanya ke dalam pembuatan senjata nuklir dan rudal balistik atas kesejahteraan rakyatnya.

Dilansir dari AP News, Jumat (15/11/2019), laporan itu mencatat "dengan keprihatinan" bahwa lebih dari 10 juta orang Korea Utara diperkirakan kekurangan gizi dan ada "prevalensi kekurangan gizi kronis dan akut yang sangat tinggi" di negara Asia timur laut yang tertutup itu.

Selain itu, Komite Hak Asasi PBB pada Kamis 14 November, turut menyetujui satu resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia HAM di Korea Utara yang mungkin dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian mengutip dari VOA Indonesia.

Resolusi itu merujuk pada sejumlah pelanggaran, termasuk penyiksaan, pemerkosaan, eksekusi di depan publik, perluasan sistem kamp penjara politik, dan ‘’pembatasan menyeluruh dan sangat ketat terhadap kebebasan berpikir, beragama, berekspresi dan berkumpul secara damai.’’

Misi Korea Utara Untuk PBB dalam sebuah pernyataan mengatakan resolusi itu tidak berisi apa-apa selain kesaksian palsu yang paling hina, yang dibuat oleh segelintir pembelot yang melarikan diri setelah melakukan kejahatan untuk mempertahankan kehidupan kotor mereka.

"Isu-isu hak asasi manusia yang disebutkan dalam resolusi itu tidak pernah ada dan tidak dapat dibiarkan ada di negara kami, di mana martabat dan hak-hak independen manusia sangat dihargai,” demikian petikan pernyataan Korea Utara. 

Menimbulkan Keprihatinan

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ditemani ajudannya saat mengunjungi Jungphyong Vegetable Greenhouse Farm and Tree Nursery yang sedang dibangun di Kyongsong, Korea Utara, Jumat (18/10/2019). Kunjungan tersebut untuk memastikan pasokan makanan stabil. (KCNA VIA KNS/AFP)

Selain itu, Resolusi Majelis Umum menyatakan "keprihatinan yang sangat serius" pada laporan penyiksaan, penahanan, pemerkosaan, eksekusi publik, pengenaan hukuman mati, tidak adanya aturan hukum, dan hukuman kolektif yang diperpanjang hingga tiga generasi.

Selain itu, pihaknya juga menyatakan keprihatinannya atas kerja paksa di Korea Utara dan "sistem kamp-kamp penjara politiknya yang luas di mana sejumlah besar orang dirampas kebebasannya dan mengalami kondisi yang menyedihkan" serta "semua pembatasan dan pembatasan berat, baik secara online maupun offline, dengan kebebasan berpikir, hati nurani, agama atau kepercayaan, opini dan ekspresi, pertemuan dan asosiasi yang damai. "

Resolusi itu mengutuk "penculikan yang sistematis, penolakan repatriasi dan selanjutnya memaksa penghilangan orang, termasuk yang dari negara lain, dalam skala besar."

Komisi itu mengatakan kesaksian dan informasi yang dikumpulkannya "memberikan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan di Republik Rakyat Demokratik Korea, sesuai dengan kebijakan didirikan pada tingkat tertinggi negara selama beberapa dekade dan oleh lembaga-lembaga di bawah kendali efektif kepemimpinannya. "

Majelis Umum sangat mendesak Korea Utara "untuk segera mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, luas dan berat" dengan sepenuhnya menerapkan resolusi dan rekomendasi AS termasuk menutup kamp penjara dan melepaskan semua tahanan politik.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: